
- Presiden Prabowo menyebut BUMN sebagai sumber korupsi dan berjanji menertibkannya, sekaligus memperingatkan koruptor untuk mengembalikan kekayaan rakyat.
- Danantara kini mengelola aset BUMN senilai sekitar US$1 triliun, diklaim menempatkan Indonesia di posisi lima–enam besar dana kedaulatan dunia, meski sekitar 52% BUMN masih merugi hingga Rp50 triliun per tahun.
- Mantan petinggi BUMN diultimatum siap dipanggil Kejaksaan Agung jika terbukti menyalahgunakan aset negara, seiring penegakan hukum yang terus berjalan di berbagai kasus BUMN sepanjang 2026.
Inilahdata.com – Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola perusahaan pelat merah dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Ia menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu sarang praktik korupsi yang harus segera ia bereskan.
“BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi,” tegas Prabowo di hadapan ribuan hadirin, sembari menambahkan bahwa rakyat berhak mendengar presidennya berbicara terus terang tanpa basa-basi.
Pernyataan itu bukan yang pertama. Sejak awal tahun, Prabowo memang gencar menyoroti karut-marut pengelolaan aset negara di tubuh BUMN, sekaligus mempromosikan konsolidasi besar-besaran lewat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Satu Triliun Dolar dalam Satu Genggaman
Presiden menjelaskan bahwa sebelum Danantara berdiri, kekayaan negara yang tertanam di BUMN tersebar di lebih dari seribu perusahaan yang sulit diawasi.
Kini, seluruh aset itu telah disatukan dalam satu entitas pengelolaan bernilai sekitar US$1 triliun, angka yang berulang kali ia banggakan sebagai bukti Danantara telah masuk jajaran dana kedaulatan (sovereign wealth fund) terbesar dunia, di kisaran posisi kelima hingga keenam, melampaui dana kedaulatan milik Qatar, Arab Saudi, dan Singapura.
“Mungkin kelima atau keenam terbesar di dunia! Di dunia! Jadi jangan kita selalu pesimis, rendah diri. Rendah hati harus, jangan rendah diri,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, berdasarkan data yang pernah dipaparkan langsung oleh Prabowo, posisi puncak dunia masih dipegang Norway Government Pension Fund Global dengan aset sekitar US$1,74 triliun, disusul China Investment Corporation (US$1,33 triliun), SAFE Investment Company (US$1,09 triliun), dan Abu Dhabi Investment Authority (US$1,06 triliun).
Danantara, yang baru resmi berdiri pada Februari 2025, diklaim langsung menyodok ke posisi lima besar dengan aset kelolaan sekitar US$1,04 triliun, sebuah lompatan yang menurut Kepala Negara “cukup mengejutkan” para pengelola dana kedaulatan negara lain yang usianya jauh lebih tua.
Ancaman untuk Bos Lama BUMN
Nada keras Prabowo terhadap BUMN sebenarnya sudah lebih dulu ia sampaikan dalam Taklimat Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor.
Saat itu ia menegaskan bahwa para mantan petinggi BUMN yang dianggap “mengakali” aset negara harus siap bertanggung jawab secara hukum.
“Kita telah bentuk dana sovereign wealth fund, saya telah menghimpun semua dalam satu pengelolaan yang nilainya US$1 triliun, lengkapnya US$1.040 miliar.
Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan, bayangkan gak? Siapa yang bisa manage seribu perusahaan?” katanya, sembari menyebut kondisi itu sebagai hasil “akal-akalan” para pemimpin BUMN terdahulu.
Ia pun melayangkan peringatan langsung, bahwa para pimpinan BUMN yang dulu harus tanggung jawab, siap-siap kau dipanggil kejaksaan.
Prabowo menegaskan ucapannya bukan sekadar retorika di atas panggung, dan menantang balik pihak-pihak yang meragukan keseriusannya.
Ia menyinggung tudingan bahwa dirinya “hanya bisa ngomong di podium,” dan membalasnya dengan nada tantang.
“Tunggu aja di pengadilan, saya hanya takut dengan rakyat Indonesia dan Tuhan yang maha besar,” katanya.
Meski begitu, Presiden juga menyisipkan nada getir. Ia mengaku merasa iba membayangkan sosok yang pernah ia kenal harus mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol.
“Saya paling kasihan kalau ada tokoh, kawan, yang diborgol, pakai baju warna oranye. Kasihan anak istrinya,” katanya, seraya menegaskan bahwa era pengelolaan serampangan aset negara sudah tidak bisa lagi ditoleransi di zaman yang serba digital dan mudah dilacak ini.
Separuh Lebih BUMN Merugi
Klaim Prabowo soal buruknya tata kelola BUMN sejalan dengan data internal Danantara sendiri.
Chief Operating Officer Danantara sekaligus Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, pernah mengungkapkan bahwa dari lebih dari seribu perusahaan pelat merah, termasuk anak, cucu, hingga cicit usaha, sekitar 52 persen di antaranya tercatat merugi.
Dengan potensi kehilangan (opportunity loss) mencapai sekitar Rp50 triliun setiap tahun akibat inefisiensi dan tumpang tindih bisnis. Ironisnya, sekitar 97 persen dividen BUMN selama ini hanya disumbang oleh delapan perusahaan.
Untuk membenahi hal itu, Danantara tengah menjalankan program perampingan besar-besaran, dari lebih dari seribu entitas menuju target sekitar 200–300 perusahaan saja, tanpa pemutusan hubungan kerja massal.
Pemerintah mengklaim sudah menutup lebih dari 240 BUMN yang dinilai tidak sehat secara bisnis, dengan target proses efisiensi tuntas dalam waktu sekitar dua tahun.
Penegakan Hukum yang Berjalan Paralel
Di lapangan, ancaman Prabowo tidak berhenti di podium. Sepanjang 2026, dugaan korupsi di lingkungan BUMN memang menjadi salah satu fokus utama aparat penegak hukum.
Polri, misalnya, tercatat menggeledah belasan lokasi di Jakarta pada awal Juli 2026 dalam penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret nama sejumlah perusahaan pelat merah di sektor energi dan jasa keuangan.
Kasus-kasus lain di sektor BUMN, mulai dari energi hingga keuangan, juga masih terus diproses aparat hukum secara paralel. (**)
Halaman : 1 2