PMI Manufaktur RI Ambles ke 46,9, Ekonom Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Dunia Usaha
Bukan Soal Kepercayaan pada Pemerintah, tapi Respons atas Tekanan Riil
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memberikan sudut pandang yang sedikit berbeda.
Menurutnya, penurunan PMI manufaktur tidak semata-mata mencerminkan hilangnya kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah.
hal itu, katanya, diakibatkan oleh respons rasional pelaku usaha terhadap sejumlah tekanan yang terjadi bersamaan, yakni permintaan yang melemah, biaya produksi yang terus naik, nilai tukar rupiah yang belum stabil, hingga kepastian pasar yang menurun.
“Pelaku usaha makin berhati-hati karena permintaan melemah, biaya produksi naik, rupiah belum stabil, dan kepastian pasar menurun,” kata Josua.
Meski begitu, ia mengakui bahwa ketidakpastian kebijakan tetap berpotensi memperburuk keadaan, terutama jika pelaku usaha menghadapi aturan yang kerap berubah, biaya logistik yang tinggi, serta dukungan industri yang tidak tepat sasaran.
Atas dasar itu, Josua mendorong pemerintah untuk memberi kepastian regulasi, menjaga kelancaran pasokan bahan baku industri, menekan biaya logistik dan energi, serta mempercepat dukungan bagi sektor padat karya dan berorientasi ekspor.
Josua turut menyoroti kaitan antara pelemahan daya beli masyarakat dengan turunnya PMI manufaktur ke zona kontraksi, meski ia menegaskan hal itu bukan satu-satunya penyebab. Penurunan pesanan baru, menurutnya, sejalan dengan melemahnya daya beli pelanggan yang dipicu tekanan harga.
Pemerintah: Fokus Tekan Biaya Energi Industri
Merespons hasil survei ini, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengakui pelemahan PMI dipengaruhi oleh melemahnya permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor.
Kedua hal tersebut berimbas pada turunnya aktivitas produksi, pembelian bahan baku, hingga penyerapan tenaga kerja. Ia menyebut kondisi ini sebagai tantangan yang harus dijawab lewat penguatan kebijakan daya saing industri nasional.
Sebagai salah satu langkah konkret, pemerintah pada 29 Juni 2026 memutuskan menurunkan harga gas alam cair (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU, dari sebelumnya berkisar 20 hingga 23 dolar AS per MMBTU.
Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu pendorong agar PMI manufaktur bisa kembali ke jalur ekspansi dalam beberapa bulan mendatang, sekaligus mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja yang lebih luas.
Meski demikian, ada secercah optimisme dari sisi pelaku industri sendiri.
S&P Global mencatat tingkat keyakinan produsen terhadap prospek usaha 12 bulan mendatang justru membaik dibanding Mei dan berada pada level tertinggi dalam tiga bulan terakhir, seiring harapan bahwa tekanan harga akan mereda dan mendorong perbaikan penjualan serta output. (**)
