PMI Manufaktur RI Ambles ke 46,9, Ekonom Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Dunia Usaha
Inilahdata.com – Sektor manufaktur Indonesia kembali terjerembab ke zona kontraksi pada Juni 2026. Data yang dirilis lembaga pemeringkat S&P Global menunjukkan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur nasional anjlok ke level 46,9, turun tajam dari posisi 50,0 pada Mei.
Angka di bawah ambang 50 ini menandai pelemahan paling dalam dalam setahun terakhir, sekaligus kali kedua sektor manufaktur RI terkontraksi dalam tiga bulan belakangan.
Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, menyebut kondisi ini menutup semester pertama 2026 dengan catatan yang kurang menggembirakan bagi industri dalam negeri.
Ia menjelaskan penurunan pesanan baru menjadi pemicu utama, sekaligus mendorong volume produksi anjlok paling tajam sejak April 2025. “Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir menutup semester pertama 2026,” ujar Bhatti dalam laporan resmi S&P Global, Rabu (1/7/2026).
Yang membuat data kali ini lebih mengkhawatirkan, pelemahan permintaan itu memaksa pelaku usaha memangkas tenaga kerja dalam skala yang cukup besar. Berdasarkan catatan S&P Global, laju pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur pada Juni tercatat sebagai yang terbesar sejak September 2021.
Di saat bersamaan, aktivitas pembelian bahan baku juga menyusut selama empat bulan berturut-turut dengan laju tercepat sejak Agustus 2021, sementara permintaan ekspor baru mencatatkan penurunan terdalam sejak periode yang sama.
Di sisi biaya, tekanan yang dihadapi industri justru semakin berat. S&P Global mencatat inflasi harga input pada Juni menjadi yang tertinggi sejak September 2013, sekaligus level tertinggi kedua sepanjang sejarah survei PMI Indonesia yang dimulai pada April 2011.
Kombinasi kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar rupiah membuat produsen menaikkan harga jual dengan laju paling kuat dalam hampir 13 tahun terakhir.
Dunia Usaha Butuh Kepastian, Bukan Sekadar Stimulus
Menanggapi data tersebut, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Fakhrul Fulvian menilai kontraksi PMI manufaktur menjadi sinyal bahwa dunia usaha tengah menunggu arah kebijakan yang lebih jelas dari pemerintah.
Menurutnya, pelaku usaha baru akan berani kembali menanamkan modal apabila melihat konsistensi kebijakan dan ruang gerak yang cukup bagi sektor swasta untuk berkembang.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah mengembalikan confidence,” kata Fakhrul dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (2/7/2026).
Ia menambahkan bahwa ketika dunia usaha tengah menghadapi tekanan biaya yang meningkat, langkah paling relevan dari pemerintah bukan menambah aturan baru, melainkan mengurangi berbagai bentuk intervensi yang justru memperbesar ketidakpastian.
Fakhrul juga mendesak pemerintah segera merancang stimulus yang secara langsung memangkas biaya produksi, mengingat sumber tekanan pada industri saat ini datang dari sisi ongkos, bukan semata permintaan.
Dengan biaya produksi yang lebih ringan, ia meyakini pelaku usaha akan lebih mampu mempertahankan kapasitas produksi sekaligus jumlah tenaga kerjanya.
Selain itu, ia menyoroti pelemahan daya beli masyarakat sebagai persoalan yang tidak kalah mendesak. Fakhrul mengusulkan agar pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 20 persen untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga.
Katanya, kebijakan semacam ini memiliki efek pengganda yang relatif cepat karena langsung menekan pengeluaran rumah tangga tanpa perlu menunggu mekanisme penyaluran bantuan yang panjang.
“Di tengah meningkatnya inflasi, langkah seperti ini dapat membantu menjaga konsumsi domestik,” ungkap Fakhrul.
Ia juga memandang kondisi global saat ini menuntut peran fiskal yang lebih aktif sebagai penopang perekonomian meski penguatan anggaran belanja negara itu tetap harus ditempuh lewat realokasi yang terarah dan kredibel, bukan ekspansi belanja tanpa perhitungan matang.
