Pemerintah Pastikan Bunga Kredit Mikro Mekaar Turun Jadi 8%, Berlaku September 2026
Inilahdata.com – Kabar baik datang untuk jutaan perempuan pelaku usaha ultramikro dan supermikro di Indonesia. Pemerintah memastikan bunga kredit super mikro dalam program Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) akan dipangkas drastis, dari yang selama ini mencapai 24% menjadi hanya 8%. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada awal September 2026.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, usai mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah menteri bidang ekonomi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurut Maman, kebijakan ini merupakan buah dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan negara benar-benar hadir bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama para perempuan yang menggantungkan modal usahanya pada pembiayaan Mekaar.
“Perintah dari Pak Presiden harus didorong di bawah 10% agar tidak membebani ibu-ibu yang masuk dalam golongan pra sejahtera. Alhamdulillah, formulasi, pola, mekanismenya sudah ketemu dan diputuskan, bunganya kurang lebih sekitar 8%. Jadi, dari yang angka tadi, kurang lebih 20% an, berdasarkan perintah dari Pak Presiden, turun di 8%,” kata Maman, Rabu (12/8/2026).
Maman menambahkan, angka final tersebut sudah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dan tinggal menunggu waktu penerapannya.
“Jadi, sekarang sudah diputuskan di 8%. Dan, nanti di awal September mulai berlakunya. Dan, kita tadi sudah bicarakan dengan Pak Menko dan juga dari Kementerian Keuangan dan Danantara,” tutur Maman.
Rencana pemangkasan bunga ini sebenarnya sudah lebih dulu disinggung langsung oleh Presiden Prabowo dalam sebuah acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan pada 13 Mei 2026.
Saat itu, Prabowo menyebut penurunan bunga Mekaar sebagai keputusan politik yang sudah bulat ia ambil, sekaligus mendesak Danantara untuk mencari angka serendah mungkin.
“Saya kumpul dengan Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Danantara saya instruksikan ini keputusan politik saya sudah ambil bahwa bunga untuk PNM, untuk kredit keluarga pra-sejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 10%, harus di bawah 9%, Danantara bisa? bisa berapa persen? 8%,” kata Prabowo dalam acara tersebut.
Bagi Kepala Negara, ketimpangan bunga yang selama ini terjadi antara pelaku usaha kecil dan pengusaha besar dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan yang dijunjung negara.
Kredit super mikro dengan plafon Rp2 juta hingga Rp10 juta justru dikenai bunga jauh lebih tinggi dibanding kredit korporasi yang hanya dipatok sekitar 9%.
“Bayangkan orang kaya dikasih 9%, orang miskin 24%, ini negara pancasila, apa ngga, saya ngga paham,” kata Prabowo.
Presiden juga menegaskan pihaknya akan terus menyisir titik-titik lemah dalam sistem pemerintahan yang selama ini merugikan kelompok rentan, sekaligus mendorong perbaikan menyeluruh agar kebijakan ekonomi lebih berpihak pada masyarakat kecil.
Sebagai gambaran, berdasarkan informasi di laman resmi PNM Mekaar, sejumlah produk pembiayaan seperti Mekaar dan Mekaar Syariah selama ini mematok bunga sekitar 25% dengan tenor 25 hingga 50 minggu dan plafon pinjaman Rp2 juta sampai Rp3 juta.
Di sisi lain, langkah pemangkasan bunga ini juga berjalan beriringan dengan rencana besar restrukturisasi kelembagaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Kementerian Keuangan saat ini tengah memproses pengalihan PNM dari naungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk berpindah langsung di bawah kendali Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya menyebut rencana ini sudah mendapat persetujuan dari BPI Danantara. Skema yang disiapkan berbentuk tukar guling aset, di mana PT PNM akan dipertukarkan dengan PT Geo Dipa Energi yang saat ini masih berada di bawah Kementerian Keuangan.
Begitu proses transisi rampung, PT Geo Dipa Energi akan resmi berpindah menjadi bagian dari Danantara.
Langkah pengalihan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menghitung bahwa selama ini Kementerian Keuangan harus menanggung beban subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai sekitar Rp40 triliun setiap tahunnya.
Jika PNM sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Kemenkeu, dana sebesar itu dapat dialihkan langsung untuk membiayai pelaku UMKM dengan skema bunga rendah, tanpa perlu lagi menanggung skema subsidi ganda.
Dari hitung-hitungan pemerintah, langkah restrukturisasi ini berpotensi memberi ruang fiskal bagi Kemenkeu untuk mengumpulkan dana hingga Rp160 triliun dalam kurun waktu empat tahun ke depan, dana yang diproyeksikan bisa terus diputar untuk memperluas akses pembiayaan murah bagi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia. (**)
Halaman : 1 2
