OKI Tunjuk Sekjen Baru di Tengah Desakan Indonesia soal Palestina
Inilahdata.com – Indonesia kembali mengangkat isu rangkaian kekerasan dan pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukan Israel — mulai dari perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, hingga pembunuhan warga sipil Palestina.
Sorotan ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerja Sama Islam (KTM-LB OKI) yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (27/8).
Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, yang tampil mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono dalam forum tersebut, mengingatkan bahwa OKI tidak bisa lagi berhenti pada retorika semata.
Menurutnya, wibawa organisasi hanya bisa dibangun lewat langkah konkret, bukan sekadar kecaman verbal.
“OKI harus mampu membangun wibawa organisasi, tidak dengan kecaman dan pernyataan tetapi melalui aksi nyata dan berkelanjutan,” ujar Anis, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Katadata, Minggu (30/8).
Indonesia menilai situasi di Timur Tengah kini berada pada titik yang sangat kritis. Dampak perang regional yang berkepanjangan dinilai telah merembet jauh melampaui batas wilayah kawasan itu sendiri.
Di sisi lain, Israel dipandang justru memanfaatkan terpecahnya perhatian OKI untuk terus melanjutkan berbagai pelanggarannya, sebuah kondisi yang, menurut Jakarta, semakin menguji efektivitas kerja organisasi tersebut.
Anis pun mendorong agar OKI mengoptimalkan seluruh kemampuan dan mekanisme yang dimilikinya.
“OKI harus memaksimalkan kemampuan dan mekanismenya untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas berbagai kejahatannya serta mengkategorikan tindakan kekerasan para pemukim ilegal sebagai aksi terorisme,” tegasnya.
Di luar pembahasan mengenai Palestina, KTM-LB kali ini juga menghasilkan keputusan penting lainnya: penunjukan Yang Mulia Ismail Ould Cheikh Ahmed sebagai Sekretaris Jenderal OKI untuk periode 2026-2031, menggantikan Yang Mulia Hissein Brahim Taha asal Chad. Ismail sendiri berasal dari Mauritania dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di negaranya.
Selain mengikuti sidang pleno, Wamenlu Anis turut memanfaatkan momentum KTM-LB untuk menggelar sejumlah pertemuan bilateral.
Antara lain dengan Menteri Luar Negeri Sudan, Menteri Luar Negeri Palestina, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Wakil Menteri Luar Negeri Turki, serta Wakil Menteri Luar Negeri Somalia.
Pertemuan-pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama bilateral sekaligus sejumlah isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama.
Keikutsertaan Indonesia dalam forum KTM-LB ini dipandang sebagai salah satu wujud nyata amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam memajukan perdamaian dunia, khususnya dalam upaya menghentikan perang di Timur Tengah yang dampak negatifnya masih terus dirasakan berbagai negara di dunia. (**)
Halaman : 1 2
