New York Setop AI di Sekolah, Langkah Ini Mirip Aturan Indonesia

Inilahdata.com – Pemerintah Kota New York, Amerika Serikat, resmi melarang penggunaan aplikasi kecerdasan buatan (AI) generatif di lingkungan sekolah negeri untuk siswa hingga jenjang kelas delapan. 

Aturan ini berlaku selama satu tahun dan berdampak pada sekitar 600 ribu siswa yang belajar di sekolah negeri kota tersebut.

Kebijakan ini menarik perhatian karena arahnya sejalan dengan langkah yang sudah lebih dulu ditempuh Indonesia, yakni menjaga anak-anak agar tidak terlalu bergantung pada mesin dan algoritma di usia pertumbuhan mereka.

Wali Kota New York Zohran Mamdani menjelaskan bahwa larangan tersebut diambil untuk mempertahankan interaksi manusiawi di dalam kelas. 

Menurutnya, anak-anak semestinya dilatih memecahkan masalah, bersosialisasi, dan berpikir bersama guru maupun teman sekelas, bukan mengandalkan chatbot untuk segala sesuatu.

Ia menegaskan pihaknya tidak menolak kehadiran teknologi baru, asalkan manfaatnya benar-benar dirasakan murid. 

“Kita akan menyambut teknologi baru, namun hanya jika teknologi itu benar-benar melayani kepentingan murid,” kata Mamdani dalam konferensi pers.

Fenomena ini menunjukkan bahwa negara-negara lain berangsur sampai pada kesimpulan yang sama dengan Indonesia: AI dan algoritma tidak semestinya menggeser peran manusia dalam mendampingi tumbuh kembang anak. 

Jika terus dibiarkan, generasi muda berisiko terbiasa menyerahkan setiap persoalan kepada mesin, sehingga kemampuan berpikir kritis dan kemandiriannya ikut tergerus.

Arah kebijakan New York ini beririsan erat dengan semangat PP Tunas, regulasi pemerintah yang membatasi akses anak terhadap teknologi tertentu demi menjaga masa tumbuh kembangnya.

Selama satu tahun masa berlaku aturan ini, pemerintah kota New York akan mempelajari lebih jauh dampak AI terhadap perkembangan anak sebelum menentukan arah kebijakan jangka panjang.

Bukan cuma New York. Semakin banyak negara mulai waspada terhadap risiko anak-anak yang terlalu dini bersentuhan dengan kecerdasan buatan. 

Norwegia sudah lebih dulu memberlakukan pembatasan serupa di sekolah-sekolah negerinya. 

Italia mewajibkan persetujuan orang tua sebelum anak berusia di bawah 14 tahun boleh mengakses layanan AI. 

Sementara di tingkat federal, Amerika Serikat tengah menggodok rancangan undang-undang yang mewajibkan verifikasi usia dan melarang perusahaan AI melayani pengguna di bawah umur.

Di sisi lain, industri teknologi disebut tidak tinggal diam. 

Sepanjang semester pertama 2026 saja, perusahaan-perusahaan teknologi disebut menggelontorkan dana lobi hingga US$ 41,8 juta, setara sekitar Rp 656 miliar, demi mengganjal berbagai rancangan aturan pembatasan AI. 

Meski begitu, tekanan itu belum berhasil membendung tren pengetatan aturan yang terus merambat dari satu negara ke negara lain.

Bagi Indonesia, langkah New York ini seolah menjadi pembenaran atas arah kebijakan yang sudah dirumuskan lewat PP Tunas. 

Jika dulu aturan itu sempat dinilai terlalu ketat oleh sebagian pihak, kini salah satu kota terbesar di Amerika Serikat justru menerapkan batasan yang tidak jauh berbeda.

Saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut tengah menyiapkan regulasi turunan sebagai pedoman penggunaan AI di Tanah Air.

Fenomena ini memperlihatkan pergeseran cara pandang di berbagai negara: kemajuan teknologi tidak boleh ditukar dengan hilangnya kemampuan berpikir generasi mendatang. (**) 

Halaman : 1 2