Meta hingga Google Terancam Retribusi 2,5% jika Ogah Bayar Berita
Inilahdata.com – Setelah lima tahun tarik-ulur dengan raksasa teknologi, Australia akhirnya menutup celah yang selama ini dimanfaatkan Meta untuk lolos dari kewajiban membayar berita.
Pada Kamis, 20 Agustus 2026, kedua majelis Parlemen Australia mengesahkan News Bargaining Incentive (NBI)—aturan baru yang memaksa platform digital raksasa memilih salah satu dari dua jalan: menjalin kesepakatan komersial dengan penerbit berita lokal, atau membayar retribusi sebesar 2,5% dari pendapatan iklan lokal mereka.
Aturan ini menyasar perusahaan dengan layanan media sosial atau mesin pencari berskala signifikan di Australia dan pendapatan iklan lokal di atas 250 juta dolar Australia, setara sekitar 178 juta dolar AS atau sekitar Rp3,15 triliun. Empat nama besar masuk dalam cakupannya: Meta, Google milik Alphabet, TikTok, dan yang paling anyar ditambahkan awal Agustus lalu, LinkedIn milik Microsoft.
Skema ini sejatinya bukan pajak dalam arti konvensional. Perdana Menteri Anthony Albanese menyebutnya sebagai cara menjaga kualitas informasi publik di tengah derasnya disinformasi.
“Truthful news…is more important than ever,” ujarnya di hadapan parlemen, seraya menekankan bahwa jurnalisme yang akurat membantu menjaga puluhan juta warga Australia berada “on that same page” di tengah wacana publik yang kian terpolarisasi.
Secara teknis, platform bisa memangkas kewajiban retribusinya dengan menjalin kesepakatan komersial bersama sedikitnya delapan penerbit berita berbeda sebelum periode pelaporan tahunan mereka berakhir, naik dari usulan awal yang hanya mensyaratkan enam kesepakatan.
Nilai kerja sama dengan penerbit besar dihitung dengan offset 150% terhadap kewajiban retribusi, sementara kerja sama dengan media kecil dan menengah mendapat offset lebih besar, 200%.
Namun pemerintah membatasi agar satu kesepakatan tunggal tidak bisa menutup lebih dari 25% total kewajiban sebuah platform, mencegah taktik menandatangani satu kontrak besar dengan penerbit dominan lalu mengklaim kewajiban selesai. Asisten Menteri Keuangan Daniel Mulino menegaskan pesan di balik aturan ini sederhana: beri platform pilihan yang jelas.
“They can do fair commercial deals that support Australian journalism, or if they choose not to, they will pay the charge,” katanya.
Dana yang terkumpul dari retribusi akan disalurkan kembali ke sektor media lewat skema terpisah bernama News Journalism Payments, dengan besaran yang disesuaikan jumlah jurnalis, termasuk pekerja lepas, yang dipekerjakan tiap penerbit.
Kantor berita nirlaba Australian Associated Press (AAP) bahkan mendapat jatah khusus 5% dari total dana yang terkumpul, sebagai pengakuan atas perannya menopang jurnalisme kepentingan publik di seluruh negeri.
Regulasi baru ini lahir untuk menambal kelemahan fatal dari pendahulunya, News Media Bargaining Code, yang berlaku sejak 2021. Kode lama itu memang sempat memaksa Meta dan Google menjalin kontrak dengan media lokal, tapi punya satu lubang besar: platform yang sama sekali tidak menampilkan konten berita otomatis lolos dari kewajiban bayar.
Meta memanfaatkan celah ini habis-habisan. Perusahaan sempat memblokir akses berita bagi pengguna dan penerbit secara mendadak begitu kode 2021 mulai berlaku, sebelum akhirnya melunak dan meneken kesepakatan sepekan kemudian.
Namun kontrak-kontrak itu satu per satu berakhir dan tak diperpanjang sejak 2024, dengan alasan yang pernah disampaikan Meta: “People don’t come to Facebook for news and political content.”
Pola serupa terulang di Kanada. Ketika negara itu mengesahkan Online News Act (Bill C-18) pada Juni 2023, undang-undang yang juga mewajibkan platform membayar penerbit atas tautan berita yang dibagikan, Meta memilih jalan yang sama sekali berbeda dari sekadar negosiasi.
Perusahaan langsung memblokir seluruh akses berita di Facebook dan Instagram bagi pengguna Kanada, sebuah langkah yang sempat memicu kecaman keras ketika kebakaran hutan besar melanda British Columbia dan Wilayah Barat Laut tahun itu, karena warga kehilangan akses ke informasi darurat lewat kedua platform tersebut. Hingga kini, blokir tersebut belum dicabut sepenuhnya.
Perjalanan RUU NBI di parlemen Australia sendiri tidak mulus tanpa gesekan. Draf awal sempat direvisi setelah kritik tajam dari penerbit besar, Ketua News Corp Australia Michael Miller bahkan menuduh pemerintah “menggerogoti” (gutting) kekuatan insentif ini, sementara CEO Nine Matt Stanton mengkritik keras rencana kenaikan jumlah kesepakatan wajib.
Tarik-menarik itu berakhir dengan kompromi bipartisan antara Albanese dan pemimpin oposisi Angus Taylor, yang membuka jalan bagi RUU untuk melaju mulus hingga disahkan kedua majelis pada Kamis lalu, sehari setelah parlemen yang sama juga mengesahkan aturan pembatasan iklan judi.
Pengesahan NBI ini menjadi sinyal terbaru dari tren global yang lebih besar: pengawasan yang kian ketat terhadap dominasi platform digital atas distribusi konten berita, ekosistem yang selama ini menopang keterlibatan pengguna dan pendapatan iklan raksasa teknologi tanpa kompensasi memadai bagi mereka yang benar-benar memproduksi beritanya. (**)
Halaman : 1 2
