Kepuasan Publik ke Prabowo Anjlok ke 51,1% Versi SMRC
Inilahdata.com – Grafik kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menukik dalam sembilan bulan terakhir. Survei nasional terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan atas kinerja presiden merosot dari 81,2% pada November 2025 menjadi 51,1% pada Juli 2026, penurunan sekitar 30 poin persentase dalam waktu yang relatif singkat.
Hasil tersebut merupakan bagian dari studi bertajuk “Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden” yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 dan dipaparkan Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, lewat kanal YouTube SMRC TV pada Minggu (26/7).
Deni menyebut tren ini konsisten menurun dari survei ke survei: usai berada di 81,2% pada November 2025, angka kepuasan sempat tercatat 66,4% pada Februari–Maret 2026, sebelum akhirnya jatuh ke 51,1% pada Juli ini.
“Dalam survei Juli ini sekarang kita peroleh 51,1%. Artinya merosotnya sekitar 30 poin (30%) dalam sekitar 9 bulan. Penurunannya bisa dikatakan cukup tajam,” kata Deni dalam pemaparannya.
Di sisi lain, proporsi warga yang menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas melonjak dari 16% menjadi 46,9% pada periode yang sama. Secara rinci, survei mencatat 4,8% responden mengaku sangat puas, 46,3% cukup puas, 35% kurang puas, 11,9% tidak puas sama sekali, dan 2,1% tidak menjawab.
Deni sendiri mengingatkan bahwa dengan margin of error sekitar 3,7%, angka kepuasan dan ketidakpuasan yang berselisih tipis ini belum bisa disimpulkan mana yang benar-benar dominan, meski arah penurunannya, menurutnya, sudah terlihat konsisten dari waktu ke waktu.
Deni menjelaskan, merosotnya kepuasan publik ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan memburuknya persepsi masyarakat terhadap tiga aspek: kondisi ekonomi, situasi politik, dan penegakan hukum.
Pada aspek ekonomi, hanya 15,7% responden yang menilai kondisi ekonomi nasional saat ini baik atau sangat baik, sementara 49,4% menilai buruk atau sangat buruk. Perinciannya, 1,4% menyebut kondisi ekonomi sangat baik, 14,3% baik, 33,9% sedang, 37,9% buruk, dan 11,5% sangat buruk.
Tren negatif ini juga bergerak cepat: penilaian ekonomi buruk atau sangat buruk naik dari 22,7% pada November 2025 menjadi 31,7% pada Februari–Maret 2026.
Lalu melonjak menjadi 49,4% pada Juli 2026, sementara penilaian positif justru merosot dari 40% menjadi hanya 15,7% dalam kurun waktu yang sama.
Kondisi serupa terjadi pada aspek politik. Survei mencatat hanya 13,5% responden yang menilai kondisi politik nasional saat ini baik atau sangat baik, jauh lebih rendah dibanding 42,8% yang menilainya buruk atau sangat buruk.
Sebanyak 33,6% menilai kondisi politik berada pada kategori sedang, sementara 10,2% tidak menjawab.
“Hanya 13,5% publik yang menilai kondisi politik nasional sekarang baik atau sangat baik, sementara yang menilai buruk atau sangat buruk jauh lebih besar, 42,8%,” kata Deni.
Persepsi positif terhadap kondisi politik pun anjlok dari 35,8% menjadi 13,5% dalam sembilan bulan terakhir, sementara persepsi negatif naik dari 23% menjadi 42,8%.
Sementara pada aspek penegakan hukum, hanya 26,4% responden yang memiliki persepsi positif, dibanding 37,6% yang menilainya negatif. Rinciannya, 1,9% menilai sangat baik, 24,5% baik, 30,2% sedang, 28,6% buruk, 9% sangat buruk, dan 5,8% tidak menjawab.
“Hanya 26,4% publik yang memiliki persepsi positif atas penegakan hukum secara umum sekarang. Sementara yang memiliki persepsi negatif lebih banyak, yakni 37,6%,” ungkap Deni.
Tren pada aspek hukum ini juga menurun bertahap: dari 42,5% pada November 2025 menjadi 30,8% pada Februari–Maret 2026, lalu menyentuh 26,4% pada Juli 2026, berbanding terbalik dengan persepsi negatif yang naik dari 25,7% menjadi 37,6%.
Menariknya, penurunan drastis ini terjadi tidak lama setelah lembaga survei lain, Indikator Politik Indonesia, masih mencatat angka kepuasan yang jauh lebih tinggi.
Survei Indikator yang digelar pada 15–21 Januari 2026 terhadap 1.220 responden menemukan tingkat kepuasan terhadap Prabowo masih berada di 79,9%, bahkan disebut lebih tinggi dibanding capaian dua presiden sebelumnya, SBY dan Jokowi, pada periode awal pemerintahan masing-masing.
Saat itu, faktor pemberantasan korupsi serta program bantuan sosial menjadi alasan dominan kepuasan publik.
Perbandingan ini menegaskan bahwa pergeseran sentimen dari akhir 2025 hingga pertengahan 2026 berlangsung sangat cepat, seiring memburuknya penilaian atas ekonomi, politik, dan hukum yang tercermin dalam survei SMRC.
Secara metodologis, survei SMRC Juli 2026 ini melibatkan 749 responden yang memiliki hak pilih, dengan 83,8% diwawancarai melalui telepon dan 16,2% lewat wawancara tatap muka bagi warga yang tidak memiliki telepon.
Margin of error survei berada di kisaran ±3,7%, sehingga perbedaan hasil baru dinyatakan signifikan bila mencapai setidaknya 7,4%. (**)
Sumber: SMRC TV (YouTube); Tirto.id; Kompas.com; Kompas.id; Liputan6.com; Suara.com; Fajar.co.id; Gebrak.id; Tribunkaltim.co; AFU.id; Tempo.co; Antaranews.com; CNBC Indonesia (data pembanding survei Indikator Politik Indonesia).
Halaman : 1 2
