Kemarau Kalsel 2026 Diperkirakan Lebih Kering dari Biasanya, Puncaknya Mengancam Hampir Seluruh Wilayah
Inilahdata.com – Kalimantan Selatan kini benar-benar berada di tengah musim kemarau, dan menurut otoritas cuaca setempat, kondisinya lebih menyengat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I BMKG Kalimantan Selatan, Klaus Johannes Apoh Damanik, mengatakan seluruh parameter iklim yang dipantau lembaganya, dari anomali suhu permukaan laut hingga pergerakan atmosfer, kompak menunjuk ke arah yang sama.
“Semua indikator, terutama yang berkaitan dengan suhu muka laut dan sejumlah parameter iklim lain, sudah bergerak searah, menandakan Kalsel memang telah memasuki musim kemarau,” kata Klaus dalam keterangan resminya, Rabu (8/7/2026).
Sinyal itu bukan sekadar prediksi di atas kertas. Data pemantauan BMKG sepanjang Juni 2026 memperlihatkan curah hujan yang anjlok tajam. Memasuki dasarian ketiga bulan itu, hampir seluruh peta wilayah Kalsel berubah warna cokelat, penanda curah hujan sangat rendah yang menyebar merata.
“Pada dasarian ketiga Juni, boleh dibilang seluruh wilayah sudah masuk kategori curah hujan sangat rendah. Warna cokelat di peta analisis kami menggambarkan hujan yang terus menyusut dibanding awal bulan,” ujar Klaus.
Tren itu diperkirakan berlanjut sepanjang Juli, dengan curah hujan diproyeksikan hanya bertengger di kisaran 10–20 milimeter per dasarian, jauh dari cukup untuk menahan laju kekeringan di provinsi ini. Meski begitu, Klaus mengingatkan bahwa kemarau bukan berarti langit sama sekali tak menurunkan hujan.
“Kemarau tidak berarti tanpa hujan sama sekali. Hujan tetap berpeluang turun, hanya saja akumulasinya sangat kecil, sekitar 10 sampai 20 milimeter,” jelasnya.
Yang membedakan kemarau tahun ini dari kemarau-kemarau sebelumnya adalah sifatnya yang disebut “bawah normal”, istilah BMKG untuk kemarau yang lebih kering dari rata-rata historisnya. “Sifat musim kemarau tahun ini di bawah normal, artinya lebih kering dibanding rata-rata kemarau tahun-tahun sebelumnya,” tegas Klaus.
Awal yang Lebih Cepat, Dipicu Peralihan ENSO
Karakter kemarau yang lebih kering ini sebenarnya bukan gejala lokal semata. Secara nasional, BMKG sejak awal Maret 2026 sudah mengingatkan bahwa musim kemarau di sebagian besar Indonesia akan datang lebih cepat dari rata-rata klimatologisnya.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat itu menjelaskan pemicunya adalah berakhirnya fenomena La Niña lemah pada Februari 2026, yang kemudian membawa indeks ENSO ke fase netral dengan potensi bergeser menuju El Niño lemah-moderat pada semester kedua tahun ini, dengan peluang 50–60 persen.
Indian Ocean Dipole sendiri diproyeksikan tetap netral sepanjang tahun, sehingga El Niño menjadi faktor pengganggu utama pola hujan.
Khusus untuk Kalsel, pergeseran musim ini sudah mulai terasa sejak awal tahun.
Pada awal April lalu, Klaus sempat memaparkan bahwa awal kemarau di provinsi ini akan berlangsung bertahap, sebagian wilayah masuk kemarau pada April dan sebagian lagi menyusul Mei, dengan karakter yang tidak seragam antarwilayah karena perbedaan kondisi klimatologis lokal.
Puncak Kemarau Mulai Agustus, Nyaris Seluruh Kalsel Ikut Terdampak September
Menurut proyeksi terbaru BMKG, gejala kekeringan pertama-tama akan menyapa Kabupaten Tabalong bagian utara mulai Agustus.
Dari titik itu, dampaknya diperkirakan merambat cepat: pada September, sekitar 96 persen wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan sudah berada di puncak kemarau, dengan durasi kekeringan di sejumlah daerah bahkan bisa bertahan sampai Oktober.
Data BMKG lain menyebut durasi musim kemarau tahun ini di Kalsel umumnya berlangsung 5–6 bulan, dengan sekitar 85,6 persen wilayah mengalami kemarau yang lebih panjang dari kondisi normalnya.
Risiko Karhutla Menaik Seiring Lahan Gambut Mengering
Kombinasi kemarau yang datang lebih awal, lebih kering, dan lebih panjang ini membuat ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel jadi perhatian serius, mengingat karakter wilayahnya yang banyak terdiri dari rawa dan lahan gambut yang mudah terbakar begitu air tanahnya menyusut.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam paparan di Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Nasional pertengahan Juni lalu, menyebut vegetasi gambut yang mulai mengering dan muka air yang menurun sebagai kombinasi yang berpotensi mendongkrak jumlah titik panas menjelang puncak kemarau Agustus–September.
Ia juga mengingatkan bahwa karhutla di Kalsel punya pola berulang tiap beberapa tahun, tepatnya pada 2011, 2015, 2019, hingga puncaknya pada 2023 dengan hampir 2.800 kejadian kebakaran yang melahap lebih dari 190 ribu hektare lahan.
Data pemantauan hotspot SIPONGI periode 1 Mei–17 Juni 2026 mencatat 492 titik panas dan delapan kejadian kebakaran seluas sekitar 33,5 hektare, dengan Kabupaten Tapin sebagai penyumbang titik panas terbanyak.
Berbekal kekhawatiran itu, tiga kabupaten di Kalsel sudah lebih dulu menetapkan status siaga darurat karhutla, yang kemudian diikuti status siaga tingkat provinsi hingga 31 Oktober 2026.
Meski begitu, Gubernur Muhidin menegaskan kondisi di lapangan sejauh ini masih relatif terkendali, karena sebagian besar hotspot yang terdeteksi berasal dari kawasan tambang batu bara, bukan dari lahan yang terbakar.
Pemerintah daerah tetap memantau ketat kondisi kebasahan lahan gambut sebagai indikator utama sebelum menaikkan status kesiagaan lebih lanjut.
BMKG Mendorong Mitigasi Lintas Sektor
Menghadapi proyeksi ini, Klaus menegaskan pihaknya akan terus memasok informasi cuaca, sebaran titik panas, kualitas udara, hingga tingkat kerawanan karhutla secara berkala setiap pekan sebagai bahan pengambilan kebijakan.
“Kami akan terus menyampaikan informasi harian mengenai kondisi cuaca, hotspot, kualitas udara, serta prakiraan tingkat kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan setiap minggu.
Kami berharap informasi ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan karhutla,” pungkas Klaus.
Ia menambahkan bahwa langkah mitigasi perlu diperkuat di berbagai lini sekaligus, mulai dari ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air, kesiapsiagaan sektor kehutanan.
Hingga antisipasi dampak kesehatan akibat cuaca panas dan penurunan kualitas udara, mengingat kemarau yang lebih kering dari biasanya berisiko memperbesar dampak di semua lini tersebut secara bersamaan. (**)
Halaman : 1 2
