Ditolak Mentah-Mentah: Peta Damai Trump Kena ‘Read Doang’ dari Netanyahu

Inilahdata.com – Ada momen yang jarang terjadi dalam hubungan Amerika Serikat dan Israel: seorang sekutu dekat menolak secara terbuka rencana yang baru sebulan sebelumnya disebut sebagai “terobosan bersejarah” oleh badan yang dibentuk sekutu itu sendiri.

Itulah yang terjadi pada Minggu, 9 Agustus 2026, ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdiri di hadapan rapat kabinetnya dan menegaskan penolakan atas peta damai 15 poin yang didorong Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.

“Saya ingin memperjelas ini: Israel menolak dokumen 15 poin itu. Saya dengar ada yang bilang saya tidak pernah mengatakannya, jadi saya ulangi lagi di sini,” kata Netanyahu, merujuk pada proposal yang diumumkan Trump pada 31 Juli lalu.

Ia menegaskan pasukan Israel tidak akan mundur dari Gaza sampai Hamas benar-benar melucuti senjata—bukan yang ia sebut sebagai “pelucutan fiktif”.

Penolakan itu bukan sekadar keberatan teknis. Dalam pernyataan yang sama, Netanyahu kembali menegaskan sikap politiknya yang jauh lebih luas: “Selama saya menjadi perdana menteri, negara Palestina tidak akan pernah berdiri, baik di Gaza maupun di Tepi Barat. Bukan Fatahstan, bukan pula Hamasstan.”

Terobosan yang Kandas dalam Sebulan

Rencana 15 poin yang diumumkan Trump pada 31 Juli itu awalnya digadang sebagai pencapaian besar. Board of Peace, badan yang dibentuk Trump dan diresmikan pada Februari 2026 dengan keterlibatan sekitar 40 negara termasuk Israel.

Hal itu sempat mengumumkan pada akhir Juli bahwa kesepakatan “pelucutan senjata total” Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza telah tercapai, yang oleh Trump sendiri disebut sebagai “langkah monumental menuju perdamaian dan keamanan yang langgeng”.

Namun kesepakatan itu menyimpan celah mendasar sejak awal: rencana tersebut membayangkan penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata Hamas berjalan secara bertahap, bukan mensyaratkan Hamas melucuti diri sepenuhnya lebih dulu sebelum Israel mulai mundur.

Netanyahu menuntut sebaliknya. Ironisnya, Board of Peace sendiri sempat memihak posisi Netanyahu pada 3 Agustus dengan menyatakan pasukan Israel tidak akan mundur melewati “Yellow Line” sampai senjata Hamas benar-benar dilucuti, sebuah konsesi yang pada akhirnya tetap tidak cukup untuk menahan Netanyahu dari penolakan terbuka pekan berikutnya.

Direktur Jenderal Board of Peace, Nickolay Mladenov, sebelumnya menjelaskan bahwa Hamas telah menyetujui penghentian operasi militer, penghentian persenjataan kembali dan pelatihan, serta pembubaran keberadaan pasukan bersenjatanya.

Proses pelucutan itu, menurutnya, turut mencakup senjata perorangan seperti senapan Kalashnikov dan dirancang lewat mekanisme yang bisa diverifikasi.

Dari kubu Hamas, pejabat senior Bassem Naim menegaskan kelompoknya tetap berpegang pada peta jalan yang disepakati bersama para mediator dan perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina di Kairo.

Ia mendesak para mediator dan penjamin dari Amerika Serikat untuk menekan Netanyahu agar mematuhi kesepakatan tersebut.

Pernyataan resmi Hamas yang dipublikasikan lewat Telegram bahkan menyebut kelompoknya “menegaskan kembali komitmennya” dan siap “terlibat secara serius dan bertanggung jawab” dalam menjalankan proposal 15 poin, sekaligus meminta para mediator memastikan seluruh pihak tidak melakukan pelanggaran yang bisa menggagalkan proses.

Kebuntuan itu kini menyisakan situasi yang oleh sejumlah pihak digambarkan sebagai pertarungan siapa bergerak lebih dulu. Sementara negosiasi berlarut, Israel disebut masih menguasai sekitar 70% wilayah Gaza menurut pejabat Palestina dan lembaga bantuan kemanusiaan.

Kalkulasi Elektoral di Dua Sisi Atlantik

Penolakan Netanyahu datang kurang dari tiga bulan menjelang pemilu Knesset ke-26 pada 27 Oktober 2026, pemilu pertama Israel sejak serangan 7 Oktober 2023, sekaligus disebut sejumlah pengamat sebagai salah satu yang paling menentukan dalam sejarah negara itu.

Sejumlah jajak pendapat terbaru, termasuk survei Maariv, menunjukkan koalisi Netanyahu tergelincir ke posisi 48 kursi berbanding 62 kursi kubu oposisi, dengan Likud tertahan di angka yang setara dengan Partai Yashar pimpinan mantan Kepala Staf IDF Gadi Eisenkot.

Dalam konteks itulah, seorang pejabat senior AS mengatakan kepada Axios bahwa keputusan Netanyahu menolak rencana Trump tidak lepas dari “kebutuhan politik” sang perdana menteri jelang pemungutan suara.

Langkah tersebut dinilai berpotensi menyulitkan posisi Trump, yang tengah berupaya mempertahankan citra sebagai pemimpin pembawa perdamaian menjelang pemilu penting di dalam negeri AS sendiri.

Yossi Mekelberg, rekan konsultan senior di Program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House, menilai sikap Washington yang terus-menerus menyesuaikan kebijakan demi membantu Netanyahu menghadapi pemilu justru membuat pemerintahan AS tampak lemah.

Sebagaimana dikutip Newsweek, ia menyebut kesulitan politik Netanyahu bukan hal baru, sehingga pola penyesuaian kebijakan itu semestinya sudah bisa diantisipasi jauh sebelumnya.

Ia menambahkan bahwa ketika Trump justru diserang dari dua arah sekaligus, oleh basis MAGA maupun kelompok progresif, dampaknya berpotensi terasa langsung pada perolehan suara.

Tekanan itu memang nyata di dalam negeri AS. Survei Pew Research Center yang dirilis awal April 2026 mencatat pandangan tidak favorable warga Amerika terhadap Israel naik tajam dibanding beberapa tahun sebelumnya, sementara tingkat kepercayaan terhadap Netanyahu juga merosot.

Yang membuat tren ini berbeda dari periode-periode sebelumnya, pergeseran sikap publik AS itu tidak lagi terbatas pada kalangan Demokrat.

Riset Pew lain yang dirilis Juli 2026 bahkan mencatat kelompok muda dari kedua partai, termasuk Republikan di bawah 50 tahun, semakin banyak yang bersikap kritis, dengan sejumlah tokoh konservatif dan pendukung gerakan MAGA turut menyuarakan keberatan terhadap kebijakan Timur Tengah Trump.

Antara Kebutuhan Keamanan dan Risiko Konfrontasi Terbuka

Shalom Lipner, non-resident senior fellow di Atlantic Council, menilai kekhawatiran utama Netanyahu bukan semata-mata soal citra politik, melainkan kekhawatiran akan terbatasnya keleluasaan Israel dalam menghadapi ancaman keamanan jika pelucutan senjata Hamas berjalan sebelum penarikan pasukan tuntas.

Ia memperingatkan bahwa jika kebuntuan di Gaza terus berlanjut tanpa titik temu, perbedaan kepentingan antara Trump dan Netanyahu berisiko berkembang menjadi konfrontasi terbuka antara kedua sekutu.

Hingga berita ini disusun, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi atas penolakan terbuka Netanyahu tersebut.

Yang jelas, ketegangan ini menambah lapisan baru pada hubungan AS-Israel yang selama beberapa tahun terakhir sudah diguncang oleh perang Iran dan tekanan opini publik domestik AS yang terus bergeser.

Bagi Trump, tantangannya kini bukan hanya meyakinkan Hamas dan mediator regional, tetapi juga sekutu yang selama ini paling diandalkannya di Timur Tengah. (**)

Halaman : 1 2