China Jadi Pembeli Minyak Terbesar Iran, AS Siapkan Isolasi Ekonomi Penuh
Inilahdata.com – China kembali menegaskan sikapnya yang mendukung penyelesaian konflik Amerika Serikat-Iran lewat jalur diplomatik.
Namun yang menarik perhatian bukan isi pernyataannya, melainkan waktu perilisannya, muncul tak lama sebelum Washington dijadwalkan mengumumkan langkah-langkah baru untuk menghukum mitra-mitra ekonomi Teheran.
“China terus memantau situasi di Timur Tengah dan secara aktif berkomitmen mendorong perundingan damai,” kata Wakil Menteri Luar Negeri China Miao Deyu, dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi di Beijing pada 17 Agustus.
Pernyataan resmi soal pertemuan itu sendiri baru dipublikasikan pada Minggu, hampir sepekan setelah pertemuan berlangsung.
Kementerian Luar Negeri China sebelumnya tidak pernah mengungkap adanya pertemuan tersebut, dan hingga kini tidak memberi penjelasan soal jeda hampir tujuh hari sebelum informasi itu akhirnya dibuka ke publik.
Waktu perilisan itu pula yang membuatnya jadi sorotan: pernyataan tersebut keluar sehari sebelum Menteri Keuangan AS Scott Bessent dijadwalkan mengumumkan rencana mengubah pendekatan konflik, dari baku serang militer di Timur Tengah menjadi strategi isolasi ekonomi penuh terhadap Iran.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengancam Iran beserta mitra dagangnya, setelah berbulan-bulan serangan militer dan blokade jalur laut tak kunjung memaksa Teheran menyerah.
Dalam konteks ini, posisi China menjadi krusial: China adalah pembeli minyak Iran terbesar di dunia, sekaligus mitra dagang terbesar kedua Iran sepanjang 2025.
Hanya saja kalah dari Uni Emirat Arab, yang justru sudah memutus total hubungan ekonominya dengan Teheran usai menuduh Iran meluncurkan rudal balistik ke wilayahnya.
Menanggapi ancaman Trump, Beijing menilai sanksi dan tekanan bukan solusi, dan kembali menyerukan penyelesaian lewat meja perundingan.
Iran sendiri punya cara pandang berbeda soal ancaman itu, Teheran menyebutnya sekadar “pengalihan perhatian” dari krisis dalam negeri Amerika berupa utang yang membengkak tak terkendali dan biaya bunga yang terus melonjak.
Saat dikonfirmasi soal ancaman sanksi tersebut dalam konferensi pers di Beijing, Senin, juru bicara Kemlu China Lin Jian menegaskan bahwa langkah semacam itu tidak akan menyelesaikan persoalan, dan kedua pihak semestinya kembali duduk berdialog.
Ia menambahkan, negaranya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sahnya.
Ketegangan ini datang di waktu yang kurang menguntungkan bagi Beijing. Rencana peningkatan tekanan ekonomi Trump terhadap China terkait Iran berpotensi memperburuk hubungan bilateral kedua negara, padahal kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Washington sudah di depan mata.
Wu Xinbo, direktur Center for American Studies di Fudan University sekaligus mantan penasihat Kemlu China, menilai perang ini turut menyeret persiapan pertemuan tingkat tinggi tersebut.
“Saya pikir persiapannya terlalu banyak terganggu oleh masalah Iran,” katanya.
Pernyataan Kemlu China yang terbit Minggu itu juga menyebut, dalam pertemuan 17 Agustus, Gharibabadi memberi pengarahan kepada pejabat China soal perkembangan situasi di Teluk sekaligus menyampaikan sikap resmi Teheran.
Iran disebut “bersedia melanjutkan penyelesaian masalah melalui negosiasi diplomatik,” namun tetap akan bersikap “tegas” dalam mempertahankan kedaulatan dan kepentingan keamanannya.
“Iran berharap dapat memperdalam kerja sama dengan China di berbagai bidang dan meningkatkan hubungan bilateral,” kata Gharibabadi.
Ia menambahkan bahwa Iran menghargai upaya China dalam menjunjung keadilan dan kesetaraan serta berharap China memainkan peran lebih besar dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
Namun, di balik pernyataan politik itu, ada kalkulasi ekonomi yang jauh lebih rumit. China memang tidak mengakui sanksi sepihak AS, tapi perusahaan-perusahaan miliknya cenderung tetap menghindari minyak yang masuk daftar hitam.
Bank-bank besar China pun punya rekam jejak panjang patuh pada sanksi AS terhadap Iran, Korea Utara, bahkan pejabat tinggi Hong Kong, semata demi menjaga akses ke sistem kliring dolar AS.
Sejak memulai perangnya terhadap Iran akhir Februari lalu, Washington sudah menjatuhkan sanksi ke sejumlah kilang kecil (“teapot”) dan perusahaan China. Namun bank-bank besar China yang membiayai perdagangan minyak itu sejauh ini belum tersentuh sanksi.
Pada Mei, Beijing bahkan sempat memerintahkan perusahaan dalam negeri untuk mengabaikan sanksi AS terhadap lima kilang tertentu, sembari bank-bank raksasa China tetap berada dalam posisi sulit, terjepit antara arahan pemerintah dan risiko kehilangan akses ke sistem keuangan AS. (**)
Halaman : 1 2
