BPS: Desil DTSEN Bukan Ukuran Tunggal Ekonomi Keluarga
Inilahdata.com – Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak salah kaprah dalam memahami angka desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Posisi desil, menurut penjelasan resmi, sama sekali bukan cerminan langsung dari tingkat pendapatan, kekayaan, atau kondisi ekonomi sebuah keluarga secara spesifik.
Justru merupakan gambaran posisi relatif kesejahteraan dibandingkan keluarga-keluarga lain berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi yang dinilai bersamaan.
Istilah desil belakangan makin sering muncul dalam berbagai pembahasan program pemerintah, terutama sejak DTSEN dijadikan rujukan bersama untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Namun pemerintah menegaskan, desil tidak bisa diperlakukan sebagai satu-satunya ukuran untuk menyatakan apakah sebuah keluarga tergolong mampu atau tidak.
Sebab, pemeringkatan desil dihasilkan dari sejumlah karakteristik sosial ekonomi yang dinilai secara serentak, bukan satu indikator tunggal.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa desil pada dasarnya menggambarkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lain dalam pemeringkatan kesejahteraan.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” kata Amalia, Minggu (23/8/2026).
Sepuluh Kelompok, Bukan Sekadar Angka Penghasilan
Dalam DTSEN, setiap keluarga diberi peringkat berdasarkan karakteristik sosial ekonominya, lalu dibagi ke dalam 10 kelompok dengan porsi yang relatif merata, masing-masing sekitar 10 persen dari total keluarga.
Kelompok desil 1 menampung keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sementara desil 10 menampung kelompok dengan kesejahteraan relatif tertinggi.
Keluarga yang berada di desil 3, misalnya, berarti masuk kelompok ketiga dari sepuluh kelompok pemeringkatan tersebut.
Berbeda dari anggapan umum, penentuan desil bukan hanya soal besaran penghasilan. Pemerintah memakai berbagai informasi sosial ekonomi untuk memperkirakan posisi kesejahteraan rumah tangga.
Mulai dari kondisi tempat tinggal, sumber air minum, bahan bakar dan energi memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, kondisi kesehatan, hingga status disabilitas.
Karena itu, satu indikator saja, misalnya kepemilikan kendaraan, tingkat pendidikan, atau daya listrik, tidak serta-merta menempatkan keluarga pada kelompok desil tertentu.
Seluruh indikator dinilai bersama-sama untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi secara utuh.
Proses pemeringkatan ini menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT), yang lazim dipakai ketika data pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh maupun diverifikasi secara lengkap.
Lewat metode ini, berbagai karakteristik keluarga dihitung serentak untuk memperkirakan posisi kesejahteraan relatif, sehingga perubahan pada satu kondisi saja tidak otomatis membuat sebuah keluarga berpindah kelompok desil.
Bukan Jaminan Otomatis Dapat Bantuan
Pemerintah juga menegaskan bahwa status desil seseorang tidak serta-merta membuatnya berhak menerima bantuan sosial atau program pemerintah tertentu.
Data desil hanya menjadi salah satu dasar bagi kementerian/lembaga dalam menetapkan sasaran maupun prioritas program, sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing.
Artinya, berada di desil tertentu tidak otomatis berarti menjadi penerima bantuan, karena tiap program punya kriteria dan mekanisme penentuan penerima yang berbeda-beda.
Posisi desil suatu keluarga juga bisa berubah seiring waktu, mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi maupun posisi relatifnya dibanding keluarga lain.
Namun perubahan itu tetap bergantung pada keseluruhan indikator yang dipakai dalam pemeringkatan, bukan pada satu faktor yang berubah sendirian.
Untuk menjaga akurasi, DTSEN terus dimutakhirkan lewat berbagai sumber: data administrasi, hasil sensus dan survei, pembaruan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan, sampai masukan langsung dari masyarakat.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.
Masyarakat yang menemukan data dirinya atau keluarganya tidak sesuai kondisi sebenarnya bisa mengajukan pembaruan lewat sejumlah kanal, antara lain Cek Bansos (situs atau aplikasi), SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, serta Cek DTSEN.
Meski begitu, pengajuan pembaruan data tidak otomatis mengubah posisi desil, informasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bagian dari proses verifikasi, sementara penentuan posisi desil tetap mengikuti data dan metode statistik yang berlaku.
“BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai dengan kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut,” pungkas Amalia. (**)
Halaman : 1 2
