BPS: 9,29 Juta Rumah Tangga Indonesia Masih Belum Punya Rumah pada 2026

Inilahdata.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya perbaikan pada kondisi perumahan nasional, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang digelar Maret 2026.

Meski begitu, pekerjaan rumah besar masih membentang: sekitar 9,29 juta rumah tangga di Indonesia tercatat belum memiliki rumah sendiri, sementara 18,01 juta rumah tangga lainnya belum menempati hunian yang layak.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, backlog kepemilikan rumah, atau yang biasa disebut backlog 1, turun menjadi 12,39% pada Maret 2026, dari sebelumnya 13% pada Maret 2025.

Indikator ini menghitung jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sendiri dan masih tinggal menumpang atau mengontrak. Dari sisi jumlah, backlog 1 pada 2026 tercatat sekitar 9,29 juta rumah tangga, berkurang kurang lebih 350 ribu rumah tangga dibanding tahun sebelumnya.

“Backlog 1 turun dari 13% pada Maret 2025 menjadi 12,39% pada Maret 2026,” ujar Amalia dalam konferensi pers rilis publikasi statistik perumahan 2026, Kamis (13/8).

Ia menambahkan bahwa penurunan ini terjadi hampir merata di seluruh provinsi, dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hingga Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

“Penurunan backlog 1 tidak hanya dari segi persentase, namun juga dari segi jumlah,” katanya.

18 Juta Rumah Tangga Belum Tinggal di Rumah Layak

Selain backlog kepemilikan, BPS juga mencatat penurunan pada backlog 2, yakni indikator yang menggambarkan rumah tangga yang belum menempati hunian layak.

Pada 2026, angka backlog 2 berada di 24,03% atau setara 18,01 juta rumah tangga, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 25,33% atau sekitar 18,77 juta rumah tangga. Artinya, dalam setahun jumlah rumah tangga yang belum menempati rumah layak berkurang sekitar 760 ribu.

Kendati sama-sama membaik, backlog 2 masih sekitar dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan backlog 1, sebuah kondisi yang menegaskan bahwa memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak masih menjadi pekerjaan berat.

“Tingginya backlog 2 menunjukkan bahwa mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata menjadi salah satu prioritas pembangunan,” kata Amalia.

Secara kewilayahan, perbaikan backlog 2 tercermin di hampir seluruh provinsi. Dari total 38 provinsi, sebanyak 37 di antaranya mencatat penurunan, dan hanya satu provinsi yang stagnan.

Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah backlog 2 terbanyak secara absolut, sementara Kalimantan Utara mencatat jumlah terendah, yakni sekitar 33 ribu rumah tangga. Meski berada di dua ujung yang berbeda, kedua provinsi itu sama-sama mencatat tren penurunan.

Persoalan Sanitasi dan Listrik Masih Membayangi

Di luar dua indikator backlog tersebut, Susenas Maret 2026 turut mencatat kenaikan akses terhadap rumah layak dan terjangkau, dari 68,4% pada 2025 menjadi 70,3% pada 2026.

Dengan kata lain, kini sekitar 70 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap hunian yang layak sekaligus terjangkau.

Namun data BPS juga membuka fakta bahwa sejumlah komponen rumah layak huni masih menyisakan kesenjangan.

Pada aspek sanitasi misalnya, akses rumah tangga terhadap sanitasi layak memang naik dari 85,37% menjadi 86,37%, tetapi praktik buang air besar sembarangan masih ditemukan, terutama di sejumlah provinsi di Tanah Papua.

Papua Pegunungan mencatat angka tertinggi dengan 31,61%, disusul Papua Tengah 18,66%, dan Papua Selatan 15,01%.

Provinsi lain yang juga masih bergulat dengan persoalan serupa antara lain Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Aceh, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat.

Ketimpangan yang sama juga terlihat pada akses listrik. Papua Pegunungan kembali menjadi wilayah dengan persentase rumah tangga pengguna listrik PLN sebagai sumber penerangan utama paling rendah, yakni hanya 22,42%.

Papua Tengah menyusul dengan 45,22%, sedangkan Papua Selatan berada di angka 75,22%, jauh di bawah rata-rata nasional.

Dari sisi ketahanan bangunan, BPS mencatat penggunaan asbes sebagai bahan atap rumah masih menjadi persoalan tersendiri.

Secara nasional, 9,34% rumah tangga masih menggunakan asbes, dengan penggunaan tertinggi tercatat di Kepulauan Bangka Belitung (56,70%) dan DKI Jakarta (54,59%).

Meski demikian, BPS mencatat seluruh komponen rumah layak huni kompak mengalami peningkatan pada 2026.

Ketahanan bangunan naik dari 87,10% menjadi 87,52%, kecukupan luas lantai per kapita meningkat dari 94,66% menjadi 94,91%, dan akses terhadap air minum layak naik dari 93,22% menjadi 93,71%.

Data ini pada akhirnya menegaskan bahwa persoalan perumahan Indonesia tidak melulu soal kepemilikan rumah.

Kualitas dan kelayakan hunian, mulai dari sanitasi, akses listrik, hingga ketahanan bangunan, tetap menjadi tantangan yang harus dituntaskan bersamaan dengan upaya menekan angka backlog. (**)

Halaman : 1 2