BGN Aktifkan 480 Dapur SPPG Serentak, Unitnya Capai Ribuan
Inilahdata.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Wilayah baru ini mencakup daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Peresmian tersebut menaikkan jumlah dapur SPPG yang beroperasi menjadi 27.022 unit, setelah sebelumnya sempat terhenti akibat masa moratorium.
“Dengan diresmikan ratusan unit baru ini, total dapur SPPG yang kini telah beroperasi di seluruh Indonesia mencapai 27.022 unit,” tulis BGN di akun Instagram resminya, @badangizinasional.RI, dikutip Minggu (4/10/2026).
BGN menyebut angka lebih dari 27 ribu itu hasil konsolidasi berkelanjutan sejak program gizi nasional diluncurkan. Pembangunan dilakukan bertahap berdasarkan pemetaan kebutuhan wilayah, dengan ribuan dapur awal didirikan di titik padat penduduk dan pusat pendidikan dasar.
Lonjakan jumlah dapur aktif, kata BGN, terutama didorong oleh integrasi fasilitas yang sudah dibangun dan pengaktifan kembali dapur setelah moratorium.
Ke depan, BGN akan membuka dapur baru secara bertahap, antara lain di Kalimantan, Bali, dan Sumatra, serta daerah lain yang anak-anaknya memerlukan program gizi berkualitas.
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengungkap adanya konflik antara sejumlah mitra pengelola dapur dan yayasan yang menaungi mereka. Konflik muncul karena mitra yang sudah membangun dapur diminta menyetor sejumlah uang dari setiap ompreng kepada yayasan.
Masalah itu ditemukan saat registrasi pembaruan perjanjian kerja sama antara BGN dan yayasan atau mitra pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangannya, Jumat (2/10), pria yang akrab disapa Mas Dar itu mengatakan banyak mitra membangun dapur bersama yayasan, tetapi hubungan keduanya tidak berjalan baik, bahkan sebagian berkonflik.
Salah satu pemicunya adalah kewajiban setoran, padahal ada yayasan yang disebut tidak berkontribusi apa pun pada operasional dapur, tidak aktif, dan tidak melakukan pembinaan.
Sudaryono mengaitkan kondisi ini dengan pola kepemimpinan BGN sebelumnya. Menurut dia, saat itu ada oknum di kantor BGN yang membentuk yayasan lalu memberinya titik pembangunan dapur, meski tanpa modal dan sumber daya memadai.
“Dengan kondisi tersebut, yayasan hanya meminjam titik yang diberikan, kemudian meminta mitra untuk membangun dapur,” katanya.
Setelah dapur berjalan, mitra diwajibkan menyetor uang per ompreng, dan sebagian merasa keberatan karena yayasan dinilai tak memberi kontribusi.
Karena itu, BGN membuka opsi bagi mitra untuk mengganti yayasan yang menaungi mereka. Mitra yang merasa dirugikan boleh mengajukan pergantian, terutama bila setoran dinilai merugikan dan berdampak pada turunnya kualitas makanan bagi penerima manfaat.
Sudaryono bahkan berharap yayasan baru dimiliki atau diketuai langsung oleh mitra, agar anggaran dari BGN lebih banyak berubah menjadi menu berkualitas tanpa terpotong setoran yang tak diperlukan.
Untuk itu BGN membuka dua portal, yaitu Portal Yayasan dan Portal Mitra. Mitra mengajukan yayasan baru lewat portal tersebut dengan melampirkan bukti kerugian akibat kewajiban setoran.
“Intinya, kami ingin memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik, anggaran harus benar-benar menjadi menu berkualitas yang bergizi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mengedepankan akuntabilitas dan transparansi,” ucap Sudaryono(**)
Halaman : 1 2