Atasi Kesenjangan Digital Antarwilayah, BI Gandeng Pusat, Pemda, dan Perbankan
Inilahdata.com – Bank Indonesia (BI) meminta seluruh lembaga mempercepat kerja sama agar jurang digitalisasi ekonomi antardaerah semakin sempit.
Bank sentral menilai pendekatan berbasis spasial menjadi jalan agar manfaat ekonomi digital bisa dinikmati secara merata di seluruh Indonesia.
Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali mengakui transformasi digital di dalam negeri bergerak cepat. Namun, menurut dia, di lapangan masih ada sejumlah hambatan.
Di antaranya perbedaan tingkat kesadaran (awareness) dan kompetensi, literasi digital masyarakat yang belum seragam, serta kapasitas infrastruktur yang tidak sama di tiap wilayah.
Kondisi itu membuat dampak positif digitalisasi, mulai dari naiknya produktivitas, nilai tambah, hingga daya saing, “belum sepenuhnya dirasakan secara merata di seluruh daerah”.
Pernyataan tersebut disampaikan Ricky dalam sesi Casual Talk FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Untuk menjawab persoalan itu, BI memetakan empat kebutuhan utama daerah. Keempatnya adalah efisiensi transaksi dan layanan publik, belanja pemerintah daerah (Pemda) yang lebih berkualitas, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta akses digital yang inklusif.
Ricky menegaskan, langkah percepatan tidak bisa dipukul rata. Penerapan digitalisasi, katanya, perlu mengikuti karakter setiap daerah, kesiapan infrastruktur, dan potensi ekonomi yang dimiliki.
Dalam skema ini, kerja sama Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) di tingkat pusat dengan Tim P2DD (TP2DD) di daerah dinilai sangat menentukan.
BI, bersama 46 Kantor Perwakilan (KPw) yang tersebar di seluruh Indonesia, terus mengawal integrasi berbagai instrumen digital unggulan.
Sejumlah program yang terus didorong antara lain perluasan pemakaian Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk transaksi pemerintah, penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD), digitalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), serta peningkatan Local Transaction Ratio.
“Sinergi adalah kunci,” ujar Ricky menutup paparannya.
Ia menjelaskan, digitalisasi daerah hanya akan efektif bila pemerintah pusat, Pemda, BI, perbankan, industri, dan masyarakat berjalan bersama.
Menurutnya, tujuan akhirnya bukan sekadar banyaknya transaksi, tetapi manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (**)
Halaman : 1 2
