APBN Semester I 2026 Defisit Rp196,5 T, Ini Rinciannya
Inilahdata.com – Kementerian Keuangan membuka babak baru laporan fiskal tahun ini dengan kabar yang tampak menjanjikan di permukaan, namun menyimpan sejumlah catatan di baliknya. Hingga akhir Juni 2026, negara berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp1.459,4 triliun, sementara uang yang telah dibelanjakan pemerintah mencapai Rp1.656 triliun.
Angka pendapatan tersebut setara 46,3 persen dari target tahun ini yang dipatok Rp3.153,6 triliun, dan tumbuh 21,4 persen dibanding periode sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, saat memaparkan hasil ini dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli di Jakarta, menyebut lonjakan pendapatan itu tak lepas dari perbaikan administrasi pajak.
Dari total pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang Rp1.187,8 triliun, naik 24,6 persen secara tahunan, disusul penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp271 triliun yang tumbuh 21,6 persen, serta penerimaan bea dan cukai Rp152 triliun yang naik tipis 3,4 persen. Sisanya, Rp700 miliar, berasal dari hibah.
Di sisi belanja, gambarannya lebih kompleks. Realisasi Rp1.656 triliun itu setara 43,1 persen dari pagu APBN dan tumbuh 17,8 persen dibanding tahun lalu.
Belanja pemerintah pusat menjadi kontributor terbesar dengan Rp1.298,6 triliun, melonjak 29,4 persen secara tahunan, terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp658,9 triliun (naik 40 persen) dan belanja non-kementerian/lembaga Rp639,7 triliun (naik 20 persen).
Purbaya menjelaskan, kenaikan belanja non-K/L ini banyak didorong oleh pembayaran subsidi dan kompensasi energi yang jumlahnya mencapai Rp233 triliun, rincian belanja subsidi Rp116,9 triliun dan kompensasi Rp116 triliun, atau tumbuh 44,4 persen dibanding semester I tahun lalu.
Angka ini disebut yang tertinggi sejak 2022, akibat perubahan mekanisme pembayaran kompensasi energi dari triwulanan menjadi bulanan.
Sementara itu, dana yang mengalir ke daerah lewat pos Transfer ke Daerah (TKD), yang menopang belanja APBD di seluruh Indonesia—justru menunjukkan gambaran berlawanan arah.
Secara nominal, TKD terealisasi Rp357,4 triliun, terkontraksi 11,2 persen dibanding tahun lalu. Namun secara persentase terhadap pagu, penyerapannya justru mencapai 51,6 persen, level tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Paradoks ini terjadi karena pagu TKD 2026 memang dipatok lebih rendah dari tahun sebelumnya, sehingga daerah menyerap anggaran lebih cepat meski jumlah uang yang diterima secara nominal justru menyusut.
Kondisi demikian oleh sejumlah kalangan akademisi disebut berpotensi menggerus kapasitas fiskal daerah jika tidak ditutup memadai oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketimpangan antara pendapatan dan belanja itulah yang membuat APBN mencatat defisit Rp196,5 triliun, atau 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Dibandingkan posisi Mei 2026 yang defisitnya sebesar Rp180,4 triliun (0,70 persen PDB), angka ini memang melebar.
Namun jika ditarik ke belakang, tren justru menunjukkan perbaikan: defisit kuartal I-2026 sempat menyentuh Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), dan defisit semester I-2025 pada periode yang sama tercatat lebih dalam yaitu Rp204,2 triliun (0,84 persen PDB).
“Kesehatan fiskal tetap terjaga. Defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau hanya 0,76 persen terhadap PDB,” kata Purbaya dalam konferensi pers tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa peran APBN sebagai shock absorber tidak bisa dinilai semata dari besaran defisit, seraya mencontohkan keputusan menahan kenaikan harga BBM bersubsidi kendati harga minyak dunia sempat melonjak.
Kebijakan yang menurutnya menuai kritik dari sebagian pihak, tetapi dianggap perlu demi menjaga daya beli masyarakat.
Dengan kinerja tersebut, keseimbangan primer, selisih pendapatan dengan belanja di luar pembayaran bunga utang, mencatatkan surplus Rp85,1 triliun. Pembiayaan anggaran pun terealisasi Rp452 triliun, setara 65,6 persen dari target APBN 2026.
Namun tak semua pihak memandang capaian ini semata sebagai kabar baik.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyoroti proyeksi pemerintah sendiri yang memperkirakan defisit sepanjang 2026 akan melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen PDB, lebih lebar dari target awal APBN sebesar Rp689,1 triliun (2,68 persen PDB).
Ia mencatat rasio ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir, kecuali saat pandemi 2020-2021.
“Oleh karena kenaikan belanja melebihi pendapatan, maka defisit 2026 diprakirakan mencapai Rp734,3 triliun. Lebih lebar dari rencana APBN yang Rp689,1 triliun, dan rasio atas PDB pun menjadi 2,85 persen dari rencana 2,68 persen,” ujar Awalil,
Ia juga membandingkan dengan rata-rata rasio defisit era pemerintahan sebelumnya yang menurutnya jauh lebih rendah.
Terlepas dari perdebatan itu, sejumlah kalangan analis pasar menilai realisasi semester I ini tetap mencerminkan kehati-hatian fiskal yang relatif terjaga, mengingat rasio defisit masih jauh di bawah batas maksimal 3 persen PDB yang diatur undang-undang.
Halaman : 1 2
