Air Sumur Keruh di Sekitar Dapur MBG Ciporang, KAWALI Minta AMDAL dan IPAL Diperiksa
Inilahdata.com – Keluhan warga soal air sumur yang keruh dan berbau di sekitar Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ciporang, Kabupaten Kuningan, kembali mencuat ke permukaan.
Komite Nasional untuk Kelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup (KAWALI) DPD Kuningan mendesak pemerintah tidak berhenti sekadar mencatat keluhan tersebut, melainkan segera turun langsung memeriksa aktivitas dan pengelolaan limbah dapur itu, Senin (25/8/2026).
Dapur SPPG yang berlokasi di Kelurahan Ciporang tersebut tercatat memiliki ID R6M9DLOF dan dikelola oleh Yayasan Karya Muda.
Dugaan perubahan kualitas air sumur warga, menurut KAWALI, harus dibuktikan lewat pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium, terutama untuk memastikan ada atau tidaknya kaitan dengan aktivitas dapur maupun sistem pembuangan limbahnya.
Ketua DPD KAWALI Kuningan, Yanyan Anugraha, menegaskan persoalan ini tidak boleh selesai hanya lewat pemberitaan atau pemeriksaan administratif di atas kertas.
“AMDAL atau dokumen lingkungan SPPG harus segera diperiksa. Bagaimana pengelolaan limbahnya, bagaimana IPAL-nya, semuanya harus dibuktikan. Jangan hanya mengandalkan laporan di atas kertas,” tegasnya.
DLH dan Satgas MBG Sama-Sama Disorot
Yanyan menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuningan turut bertanggung jawab dalam fungsi pengawasan. Ia mempertanyakan sejauh mana DLH menindaklanjuti data atau temuan sebelumnya yang, menurutnya, semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar arsip.
“Jangan sampai data atau temuan sebelumnya hanya menjadi arsip dan tidak dilanjutkan. Kalau sudah pernah ada informasi atau indikasi persoalan, harus ditelusuri sampai tuntas. Pengawasan lingkungan tidak boleh berhenti di meja dinas,” ujarnya.
KAWALI meminta DLH memeriksa langsung saluran pembuangan, kondisi instalasi pengolahan air limbah (IPAL), potensi rembesan, jalur aliran limbah, hingga kondisi lingkungan permukiman warga di sekitar dapur.
Selain DLH, sorotan juga diarahkan ke Satgas MBG. Yanyan berpandangan, pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semestinya hanya berkutat pada urusan makanan, distribusi, dan pemenuhan gizi semata.
“Satgas MBG jangan hanya berkonsentrasi pada makanan. Pengelolaan limbah dari kegiatan MBG juga bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau makanan diawasi tetapi limbahnya tidak diawasi, berarti pengawasannya tidak utuh,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan, tetapi juga dari dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan sekitar.
“Jangan sampai program yang tujuannya meningkatkan gizi masyarakat justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat di sekitar dapur. Program pemerintah tetap harus tunduk pada ketentuan lingkungan dan kesehatan,” ujarnya.
Minta Sampel Diuji Objektif, Ancam Minta Dapur Ditutup
KAWALI mendesak DLH dan Satgas MBG segera mengambil sampel air sumur warga serta memeriksa sistem pengolahan limbah SPPG, dengan pengujian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau air sumur warga benar keruh dan berbau, harus dicari sumbernya. Jangan masyarakat dibiarkan menerka-nerka. Pemerintah harus memberikan kepastian berdasarkan pemeriksaan dan hasil laboratorium,” tegasnya.
Yanyan menambahkan, apabila hasil pemeriksaan nanti menunjukkan keterkaitan antara aktivitas SPPG dan pencemaran lingkungan, pemerintah harus bertindak tegas.
“Kalau terbukti mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat, kami meminta dapur tersebut ditutup sampai persoalan lingkungannya benar-benar diselesaikan. Jangan karena ini program pemerintah kemudian pengawasan menjadi longgar,” katanya.
Ia juga meminta hasil pemeriksaan dibuka kepada publik, sebagai bentuk transparansi agar warga tidak terus berada dalam ketidakpastian soal kualitas air yang mereka pakai sehari-hari.
Menurutnya, persoalan ini juga menyangkut hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, sehingga penanganannya tidak boleh berhenti pada teguran administratif semata.
KAWALI menyatakan akan terus mengawal kasus ini. Jika terbukti ada pencemaran yang bersumber dari aktivitas SPPG, organisasi ini siap melaporkannya ke Badan Gizi Nasional (BGN) pusat dan mendorong tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau memang terbukti melakukan pencemaran dan merugikan masyarakat, kami akan meminta agar SPPG tersebut diberhentikan. Program pemerintah tidak boleh berjalan dengan mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat,” katanya.
Yanyan menutup dengan menegaskan bahwa kasus ini menjadi ujian nyata bagi DLH dan Satgas MBG, apakah fungsi pengawasan benar-benar berjalan menyeluruh, atau hanya berhenti pada urusan makanan dan administrasi program.
“Jangan sampai dapurnya bersih, makanannya bergizi, tetapi limbahnya justru menjadi beban bagi warga. Kalau seperti itu, program gizi berubah menjadi program pemindahan masalah,” pungkasnya. (**)
Halaman : 1 2
