Baru 20,6% Wilayah Adat Diakui Negara, BRWA Pertanyakan Komitmen Pemerintah

Beranda - NEWS - Nasional

11 mnt baca

Desk Sosial & Masyarakat Adat

Jakarta · 11 Agustus 2026
BRWA Update — HIMAS 2026

Rasio Pengakuan Wilayah Adat — Agustus 2026

20,6%

Sudah Diakui Negara

dari 36,6 juta ha teregistrasi

Baru 7,54 juta hektare wilayah adat yang mendapat penetapan resmi pemerintah — jauh tertinggal dari total 36,6 juta hektare yang telah teregistrasi BRWA.

Sekilas Angka Registrasi

2.284

Wilayah Adat Teregistrasi

418

Sudah Ditetapkan Pemda

32/209

Provinsi / Kab-Kota

Data dirilis dalam BRWA Update edisi Agustus 2026, bertepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS).

Pertambahan Pengakuan Nyaris Mandek

7.461.307 ha

Diakui per
Maret 2026

7.540.332 ha

Diakui per
Agustus 2026

Dalam lima bulan, luas wilayah adat yang diakui hanya bertambah 79.025 hektare — menunjukkan lebarnya jarak antara identifikasi dan pengakuan resmi.

Tumpang Tindih dengan Kawasan & Konsesi

Berada di Kawasan Hutan

27,32 juta ha

Meliputi hutan lindung, produksi terbatas, konservasi, produksi, dan produksi konversi.

Bersinggungan Izin Usaha

8,37 juta ha

Tumpang tindih dengan izin tambang, kehutanan, dan perkebunan.

Isu Regulasi yang Disorot BRWA

RUU Masyarakat Adat

Draf Panja DPR belum bisa diakses publik.

Revisi RUU Kehutanan

Berpotensi memengaruhi perlindungan hak adat.

RUU Satu Data Indonesia

Turut disorot dampaknya bagi data wilayah adat.

UU KSDAHE 34/2024

Digugat AMAN & komunitas adat ke MK.

Komitmen Kementerian Kehutanan menetapkan 1,4 juta hektare Hutan Adat juga masih terganjal kawasan konservasi dan areal PBPH.

Pengakuan tanpa mengakomodir poin-poin substansi tersebut adalah pengakuan palsu.

Kasmita Widodo — Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)

Baru 7,54 juta hektare (20,6%) dari 36,6 juta hektare wilayah adat teregistrasi yang sudah diakui resmi pemerintah, bertambah tipis 79.025 hektare sejak Maret 2026.

Kepala BRWA Kasmita Widodo menyebut pengakuan tanpa hak atas wilayah, tanah, hutan, dan laut sebagai “pengakuan palsu”, sementara draf RUU Masyarakat Adat belum bisa diakses publik.

Sekitar 27,32 juta hektare wilayah adat berada di kawasan hutan dan 8,37 juta hektare bersinggungan dengan izin usaha tambang, kehutanan, dan perkebunan.

Sumber

Sumber: Katadata.co.id, “Pengakuan Wilayah Adat Baru 20,6%, BRWA Pertanyakan Komitmen Negara”; BRWA Update edisi Agustus 2026, keterangan resmi BRWA Senin (10/8/2026).

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi