Tahun berganti,
krisis HAM masih berlanjut.
Pemantauan KontraS terhadap situasi HAM Indonesia sepanjang Januari–April 2026 menunjukkan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya: aparat negara sebagai aktor utama kekerasan, ruang sipil yang terus menyempit, dan impunitas yang berjalan tanpa gangguan.
Empat bulan pertama, dari Depok hingga Puncak
Penyiksaan berujung maut oleh TNI AL
Anggota TNI AL menyiksa dua orang yang diduga bertransaksi narkoba — padahal keduanya hanya kehabisan bensin. WAT tewas, DN luka berat.
Anak 14 tahun tewas dipukul helm Brimob
Arianto Tawakal tewas dituduh mengikuti balap liar. Kakaknya, Nasri, mengalami patah tulang dalam peristiwa yang sama.
Penyerangan air keras terhadap pembela HAM
Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus diserang air keras — luka bakar 20%, cedera mata derajat tiga. Diduga melibatkan BAIS TNI.
Kasus dibahas di Bagian 04Tembakan membabi buta ke pemukiman warga
Kepolisian menyisir kampung tanpa memastikan penyebab kematian anggotanya sendiri. 5 warga sipil tewas.
Operasi militer TNI memburu TPNPB
Pengeboman dan baku tembak menewaskan 15 warga sipil, 7 luka-luka, memicu pengungsian massal.
Gugatan penyangkalan pemerkosaan 1998 ditolak
Hakim menerima eksepsi kompetensi Menteri Fadli Zon — menutup jalan sanksi korektif atas penyangkalannya.
Korban kekerasan Polri, per kategori
Lebar batang proporsional terhadap kategori tertinggi (165 luka-luka). Angka ini belum termasuk 88 korban kekerasan oleh TNI dalam 37 peristiwa terpisah, atau 99 korban serangan kebebasan sipil.
Siapa menyerang kebebasan sipil?
Korban meliputi jurnalis, mahasiswa, masyarakat adat, aktivis, buruh, hingga pemengaruh media sosial — sebagian besar diserang setelah mengkritik eksploitasi sumber daya alam, program makan bergizi gratis, kekerasan aparat, dan korupsi.
Masyarakat harus cepat ungkap pelaku, kalau tidak kami akan meratakan, habiskan warga.— Kepala Distrik Kamuu, kepada warga Dogiyai sesaat sebelum penembakan membabi buta oleh aparat · dikutip BBC Indonesia, 31 Maret 2026
Saat pelaku lapangan diketahui, tapi tak semua diadili
Kebijakan HAM — yang maju dan yang mengancam
22 tahun perjuangan masyarakat sipil
Disahkan setelah dua dekade lebih diperjuangkan, memberi payung hukum bagi pekerja rumah tangga yang selama ini luput dari perlindungan negara.
KemajuanKelembagaan LPSK diperkuat
Mengatur perlindungan saksi dan korban tindak pidana maupun pelanggaran HAM secara lebih konkret.
KemajuanLahir bersamaan, berpotensi jadi alat pembungkam
Muncul di tengah stigma “antek asing” terhadap kritik masyarakat sipil — rentan disalahgunakan menekan organisasi HAM.
AncamanEnam rekomendasi, nol perubahan struktural
Setelah lebih dari 6 bulan berjalan, tidak ada usulan perubahan fundamental — sementara kekerasan Polri terus berulang.
Kosmetik