Rencana Bahasa Prancis di Sekolah Dikritik, Fokus Pendidikan Dipertanyakan Pakar

Inilahdata.com – Gagasan Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis dipelajari di seluruh jenjang pendidikan Indonesia memunculkan beragam tanggapan dari kalangan pemerhati pendidikan. Sejumlah pakar menilai wacana tersebut belum menjadi kebutuhan prioritas di tengah persoalan mendasar dunia pendidikan yang masih membelit.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, menilai pemerintah semestinya memusatkan perhatian pada tantangan utama pendidikan nasional, mulai dari lemahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa hingga persoalan infrastruktur sekolah yang belum tertangani.

Menurut Ubaid, dorongan menjadikan bahasa Prancis sebagai agenda pendidikan nasional berpotensi terkesan tidak sejalan dengan kondisi riil pendidikan di lapangan.

“Ketika capaian literasi dan numerasi peserta didik masih rendah, sementara banyak sekolah belum memiliki fasilitas memadai, kebijakan semacam ini terlihat kurang menyentuh kebutuhan mendesak pendidikan,” ujarnya, Jumat (29/5).

Ia menegaskan, pembenahan kurikulum seharusnya diarahkan pada penguatan kompetensi fundamental, seperti kemampuan membaca, matematika dasar, dan sains, sebelum menambah prioritas baru berupa bahasa asing tambahan.

Ubaid juga mempertanyakan urgensi bahasa Prancis dijadikan fokus nasional. Menurut dia, dalam konteks dinamika geopolitik dan ekonomi kawasan Asia-Pasifik, pemerintah perlu mempertimbangkan relevansi strategis bahasa asing yang dipilih dalam kebijakan pendidikan.

Pandangan berbeda disampaikan pakar pendidikan Ina Liem. Ia menilai penguasaan bahasa asing pada prinsipnya memberi nilai tambah karena dapat membuka akses lebih luas terhadap ilmu pengetahuan, pertukaran budaya, diplomasi, hingga peluang karier internasional.

Meski demikian, Ina mengingatkan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam melontarkan gagasan kebijakan pendidikan berskala nasional. Ia menilai pernyataan yang disampaikan langsung oleh kepala negara akan dipahami publik sebagai arah resmi kebijakan pemerintah.

Menurutnya, apabila berbagai wacana pendidikan disampaikan tanpa kesiapan implementasi yang jelas, hal tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

Ina menambahkan, sistem pendidikan Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan besar, termasuk persoalan kemampuan literasi dasar, distribusi tenaga pengajar yang belum merata, disparitas kualitas pendidikan antardaerah, hingga penguasaan bahasa Inggris yang dinilai masih perlu diperkuat.

Karena itu, ia berpandangan bahasa Prancis maupun bahasa asing lain lebih tepat ditempatkan sebagai mata pelajaran pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan minat peserta didik, bukan langsung diberlakukan sebagai kewajiban nasional.

“Pilihan bahasa asing sebaiknya diperluas agar siswa memiliki akses belajar yang beragam, tanpa harus menjadikannya mata pelajaran wajib secara nasional,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi agar pembelajaran bahasa Prancis diterapkan di seluruh tingkatan sekolah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian agenda pertemuan bilateral bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Prabowo menyebut hubungan Indonesia dan Prancis selama ini berkembang di berbagai sektor strategis, mulai dari pertahanan hingga kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia berharap kemitraan kedua negara turut diperluas ke sektor pendidikan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi dinamika global di masa depan.