RUU Perampasan Aset Akan Pertegas Pidana Mati untuk Korupsi Kondisi Tertentu
Untuk tindak pidana korupsi dengan kondisi tertentu, kata Ketua Komisi III Habiburokhman.
UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku pada 2026.
Penegasan dalam RUU akan merujuk peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.
Salah satu yang disebut: korupsi dalam situasi bencana dan kondisi sejenis.
Perampasan aset ditegaskan pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Perampasan berdasarkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap diselaraskan dengan perampasan tanpa putusan pidana, dengan kriteria jelas dan terukur.
Penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga upaya hukum diperkuat dengan prinsip kehati-hatian.
Hak pihak ketiga beriktikad baik dilindungi, termasuk mekanisme keberatan dan ganti kerugian.
Aset tindak pidana dikelola badan bentukan presiden secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Pelaksanaan diawasi lewat Badan Pengawas Perampasan Aset.
Pengelolaan aset berbasis TI terintegrasi dengan lembaga pemangku kepentingan di setiap tahap.
Pendanaan, peraturan pelaksana, dan kelembagaan disiapkan sebelum undang-undang berlaku.
“Jangan dianggap hukuman mati tidak ada, ya. Masih berlaku berdasarkan KUHP nomor 1 tahun 2023.”
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI“Pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPR RI.”
Wamenkum Edward Omar Sharif HiariejDelapan poin DIM sudah di meja Komisi III, dan pidana mati bagi korupsi kondisi tertentu akan ikut dipertegas dalam RUU Perampasan Aset.
Halaman : 1 2
