Kapolri Suyudi Ario Seto Diberi Lima Catatan Kritis oleh LBH Masyakarat

7 mnt baca

LBHM meminta Kapolri Suyudi Ario Seto membuktikan janjinya mengakhiri “no viral, no justice” lewat sistem laporan masyarakat yang terbuka dan bisa dipantau, bukan sekadar imbauan moral kepada anggota.

Laporan masyarakat dalam antrean

Lima tahap yang diminta LBHM

5catatan kritis LBHM

19Kapolda dirotasi

1 OktSuyudi dilantik, 2026

100 hariukuran awal kinerja

Lima catatan kritis LBHM

Laporan

Setiap laporan harus diterima, dicatat, diverifikasi, ditindaklanjuti, dan dipantau secara transparan, termasuk alasan jelas bila perkara dilanjutkan atau dihentikan.

Pengawasan

Wewenang besar seperti penangkapan dan penahanan perlu diimbangi pengawasan efektif, dari internal maupun eksternal, serta partisipasi masyarakat.

Tolok ukur

Jumlah kasus, tersangka, atau barang bukti tak lagi jadi ukuran utama. Yang dinilai adalah kualitas penanganan yang sah, berbasis bukti, pasti, dan berkeadilan.

Kelompok rentan

Penyandang disabilitas, pengguna narkotika, perempuan, anak, dan kelompok minoritas harus dilayani dengan prosedur inklusif, bebas stigma, dan akses bantuan hukum memadai.

Tingkat bawah

Reformasi harus sampai ke Polda, Polres, dan Polsek agar pelayanan publik merata di seluruh Indonesia.

Janji di Komisi III dan pergantian pimpinan

Janji SuyudiDalam uji kelayakan di Komisi III DPR, Suyudi berjanji menghilangkan persepsi “no viral no justice” dan menyebut pelapor berhak atas penanganan dan kabar perkembangan perkara.Kompleks Parlemen, Kamis (1/10/2026)

Pergantian KapolriPresiden Prabowo melantik Suyudi pada 1 Oktober 2026 menggantikan Listyo Sigit Prabowo, yang lima tahun memimpin Polri. Pelantikan disusul rotasi 19 Kapolda.Pergantian ini yang direspons LBHM

“Polri juga perlu membangun mekanisme yang memastikan setiap laporan diterima, dicatat, diverifikasi, ditindaklanjuti, dan dipantau perkembangannya secara transparan oleh masyarakat.”AAN AFRIANGGA, STAF KOMUNIKASI DAN KAMPANYE LBHM

“Pelapor berhak mengetahui perkembangan yang dapat dibuka tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik.”JENDERAL SUYUDI ARIO SETO, KAPOLRI

Inilahdata.com

Sumber: keterangan tertulis LBHM, Jumat (9/10/2026), dan pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam uji kelayakan di Komisi III DPR, Kamis (1/10/2026)

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi