290 BUMN Sudah Ditutup, Prabowo Kejar Konsolidasi hingga 700 Perusahaan Lagi
Inilahdata.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (4/9/2026).
Rapat ini menghadirkan sejumlah nama penting: Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, hingga jajaran investor Danantara.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pertemuan tersebut membahas dua agenda besar: percepatan hilirisasi sumber daya alam dan kelanjutan penataan badan usaha milik negara (BUMN).
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” kata Teddy dalam keterangan tertulis yang dirilis Sabtu (5/9/2026).
Di luar soal hilirisasi, Presiden juga menerima laporan terbaru soal proses konsolidasi BUMN. Sejauh ini, pemerintah telah menutup 290 perusahaan pelat merah, dengan penghematan anggaran negara yang diklaim mencapai Rp50 triliun.
Proses ini belum berhenti, pemerintah menargetkan setidaknya 700 BUMN lain akan menyusul ditutup sampai akhir Desember 2026, sebuah langkah yang diperkirakan bisa mendongkrak efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.
Teddy menambahkan, arahan Presiden jelas: penataan BUMN harus dilakukan dengan ukuran yang jelas dan menyeluruh, bukan asal pangkas.
“Bapak Presiden menekankan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” ujar Seskab.
Selain Rosan dan Bahlil, rapat di Hambalang itu turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan tentu saja Teddy Indra Wijaya sendiri.
Rencana pemangkasan jumlah BUMN ini sebenarnya bukan hal baru. Sebelum rapat di Hambalang, Prabowo sudah menyampaikan niatnya menutup sekitar 700 BUMN lagi hingga 31 Desember 2026, menyusul 290 perusahaan yang lebih dulu dibubarkan.
Ia menegaskan, perusahaan-perusahaan yang ditutup adalah yang selama ini tidak menguntungkan, berkinerja buruk, atau justru merugi, dengan target akhir jumlah BUMN Indonesia menyusut menjadi sekitar 250 entitas saja.
“Dalam waktu kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak berkinerja baik, yang rugi, kita tutup,” kata Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Senin (31/8/2026).
Pemerintah yang dipimpin, katanya, 31 Desember 2106 akan ditutup paling sedikit 700 lagi.
“Mungkin nanti akan tinggal 250 BUMN,” tegasnya.
Dari sisi hitungan penghematan, Prabowo mengklaim penutupan 290 BUMN sejauh ini sudah menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun.
Jika 700 BUMN lagi benar-benar ditutup, ia memperkirakan penghematan bisa berlipat menjadi sekitar Rp100 triliun, dana yang menurutnya berasal dari hilangnya beban gaji direksi, komisaris, hingga biaya operasional rutin perusahaan-perusahaan tersebut.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead dari biaya rutin; gaji direksi, gaji komisaris,” ungkapnya.
Secara total, Prabowo mengklaim langkah efisiensi di berbagai sektor pemerintahan sudah mendekati Rp300 triliun per tahun, dan dana tersebut disebutnya dialihkan untuk kepentingan rakyat secara lebih luas.
“Dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari Rp200 triliun, mendekati Rp300 triliun tiap tahun.
Uang ini yang kita alihkan yang kita gelontorkan sebesar-besarnya kepada rakyat, ini yang kita pakai,” pungkasnya. (**)
Halaman : 1 2
