Tarif Transjakarta Naik, Penerima Layanan Gratis Jadi 21 Golongan
Inilahdata.com – Tarif reguler Transjakarta yang selama lebih dari dua dekade bertahan di angka Rp3.500 akan naik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penyesuaian tarif berlaku mulai 1 Januari 2027, dan kebijakan itu juga menyasar layanan Transjabodetabek.
Pramono menyampaikan hal tersebut dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta 2026 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (29/9/2026).
“Tapi dengan jujur saya harus mengatakan, 1 Januari juga akan ada beberapa penyesuaian tarif harga untuk Transjakarta maupun Transjabodetabek,” kata Pramono.
Di saat yang sama, Pemprov DKI menambah jumlah penerima layanan transportasi gratis dari 15 menjadi 21 golongan. Enam golongan tambahan itu adalah pendamping penyandang disabilitas, pencari kerja, pasien rujukan, pelajar atau mahasiswa tidak mampu di luar penerima KJP dan KJMU, UMKM binaan, serta korban bencana.
Walau tanggal pemberlakuannya sudah jelas, Pramono belum bersedia menyebut besaran kenaikan. Ia hanya menegaskan bahwa penyesuaian akan memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Dan saya yakin tarif ini dibandingkan dengan tarif di sekitar Jakarta, masih menjadi tarif yang paling murah,” ujarnya.
Pramono juga meminta Dinas Perhubungan dan BUMD terkait terus membenahi pengaturan transportasi. Ia menyebut tingkat integrasi transportasi Jakarta saat ini sudah mencapai 93 persen.
Usulan Rp5.000 dari DTKJ
Rencana kenaikan ini tidak muncul tiba-tiba. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sudah mengkajinya dan melaporkan hasilnya kepada Pramono pada Juli lalu.
Ketua DTKJ Sugihardjo kala itu mengusulkan tarif Rp5.000 untuk angkutan umum dalam kota dan Rp10.000 untuk Transjabodetabek.
Tarif Rp5.000 dirancang terintegrasi bagi layanan BRT, non-BRT, dan Mikrotrans. Dalam waktu tiga jam, penumpang bebas berpindah layanan tanpa tambahan biaya.
DTKJ turut mengusulkan paket langganan Rp200.000 per bulan, yang menurut Sugihardjo dihitung dari 25 hari kerja dengan tarif Rp5.000 per perjalanan, lalu dipotong diskon 20 persen.
DPRD Minta Simulasi dan Kejelasan Subsidi
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Muhammad Taufik Zoelkifli, menegaskan bahwa usulan DTKJ belum bisa dianggap sebagai tarif yang akan dipakai. Ia memahami alasan di balik penyesuaian ini, yakni biaya layanan yang naik dan membuat beban subsidi membengkak.
Karena itu, pembahasan di DPRD tidak hanya soal berapa kenaikan yang dibebankan ke pengguna, tetapi juga kebutuhan anggaran Public Service Obligation (PSO) yang ditanggung APBD.
“Jadi pembahasannya bukan sekadar tarif naik berapa, tetapi berapa subsidi yang masih wajar ditanggung APBD. Kemudian juga bagaimana kualitas pelayanan Transjakarta tetap terjaga dan terutama bagaimana kemampuan masyarakat untuk membayar,” ujar Taufik kepada awak media, Rabu (30/9/2026).
Menurut Taufik, daya bayar warga harus ikut dihitung agar kenaikan tarif tidak mendorong pengguna kembali ke kendaraan pribadi.
“Penyesuaian tarif nanti harus berdasarkan ATP dan WTP, yaitu Ability to Pay dan Willingness to Pay, atau kemampuan dan kemauan masyarakat membayar. Jangan sampai penyesuaian tarif justru membuat orang kembali menggunakan kendaraan pribadi,” katanya.
Ia menilai angka Rp5.000 dari DTKJ masih perlu diuji dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Skema langganan Rp200.000 per bulan, menurutnya, juga belum tentu cocok untuk semua penumpang.
“Tetapi untuk pekerja formal atau warga lain yang tidak menggunakan Transjakarta secara rutin, belum tentu cocok,” ujarnya.
Fraksi PKS mendukung subsidi yang lebih tepat sasaran, sehingga penetapan 21 golongan penerima layanan gratis perlu dibahas bersamaan dengan kenaikan tarif.
“Sebelum diputuskan, kami dari DPRD dan Fraksi PKS ingin melihat simulasi tarif, besaran PSO yang bisa dihemat, ATP-WTP masyarakat, dampaknya terhadap jumlah penumpang Transjakarta, serta kejelasan siapa saja yang masuk 21 golongan penerima layanan gratis,” pungkas Taufik.
Tarif Jakarta Paling Murah Dibanding Daerah Lain
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai penyesuaian tarif memang layak dilakukan setelah dua dekade tanpa perubahan.
“Di daerah tarifnya sudah di atas Rp4.000 semua. Jakarta sudah murah, ada 15 kelompok gratis, itu luar biasa. Jadi kalau misalnya dinaikkan Rp5.000, katakanlah, kelompok rentan yang menolak sudah nggak ada lagi,” kata Djoko kepada wartawan dalam kesempatan terpisah.
Dari catatannya, tarif umum angkutan di sejumlah daerah berkisar Rp3.900 sampai Rp6.000. Trans Banjar Bakula, Trans Jateng, Trans Jatim, dan Trans Surabaya memasang Rp5.000. Trans Pakuan, Trans Semarang, dan Batik Solo Trans Rp4.000. Trans Banyumas Rp3.900, Trans Wibawa Mukti Rp4.300, sedangkan Trans Depok Rp6.000.
Setelah membandingkan tarif di 46 daerah, Djoko menilai warga Jakarta sebenarnya sanggup menghadapi penyesuaian.
“Kecil, lah, Jakarta itu (tarifnya). Paling murah di antara 46 kota. Paling murah dia, padahal UMR-nya lebih tinggi daripada 46 daerah lainnya,” simpulnya.
Meski begitu, Djoko berpendapat transportasi murah tetap harus dijaga lewat subsidi.
“Kalau tidak subsidi, tarifnya bisa di atas Rp10.000. Angkutan umum itu tujuannya disubsidi supaya orang tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Bedanya, kelompok-kelompok rentan memang perlu kekhususan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar perbaikan layanan tidak ditinggalkan, terutama konektivitas dari wilayah penyangga.
“Yang jelas [yang perlu diperbaiki] Transjabodetabek. Kalau Transjakarta secara keseluruhan sudah bagus. Jalur Transjabodetabek kita minta benar-benar steril. Itu banyak gangguan di lapangan,” kata Djoko.
Ia meminta layanan Transjabodetabek dan JR Connexion diperbanyak, serta Mikrotrans diperluas dan ditambah.
Layanan di Daerah Penyangga Perlu Dibenahi
Menurut Djoko, persoalan transportasi Jakarta tak bisa dilepaskan dari mobilitas warga Bodetabek.
Setiap hari ada sekitar 4 juta pergerakan orang menuju Jakarta, tetapi baru sepertiganya yang memakai angkutan umum. Dua pertiga lainnya masih bertahan dengan kendaraan pribadi.
Karena itu, akses ke transportasi umum perlu disiapkan sejak warga keluar rumah. “Orang-orang dari kawasan perumahan itu harus ada feeder menuju stasiun, menuju halte bus Transjabodetabek, menuju LRT,” ujarnya.
Masih banyak kawasan perumahan di Bodetabek yang belum terjangkau angkutan umum. Berdasarkan data yang dipegang Djoko, dari lebih 1.000 kawasan perumahan, yang sudah punya layanan angkutan umum kurang dari 10 persen.
Djoko mengusulkan dana hibah Pemprov DKI kepada daerah penyangga dikhususkan untuk membangun angkutan umum.
“Jakarta, kan, memberikan hibah ke daerah-daerah. Hibah itu seharusnya untuk transportasi publik, jangan untuk yang lain-lain. Mulai tahun depan kasih untuk public transport, biar orang berangkat dari rumah ada angkutan umum,” ujarnya.
Ia pun mengkritik tajam kecilnya anggaran perhubungan di daerah penyangga, dengan contoh Kabupaten Bogor.
“Kabupaten Bogor itu PBB-nya Rp1,1 triliun. Dinas perhubungan tuh anggarannya [sekitar] Rp34 Miliar. Ngapain di Dinas Perhubungan kalau cuman segitu? Alasan penduduknya banyak, lah. Biarpun penduduknya banyak, tapi PBB-nya kan tinggi. Tinggal dia mau apa enggak. Jangan pejabat dikasih TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) tinggi-tinggi, nggak kerja, pikir mobil dinas pejabat, kemewahan,” kritiknya.
Soal paket langganan Rp200.000 per bulan usulan DTKJ, Djoko menilai skemanya masuk akal dan menguntungkan penumpang setia.
“Kalau berlangganan tuh saya kira dia masih masuk lah. Ketika berlangganan tuh saya hitung murah kok, lebih murah dia,” nilainya.
Untuk pengguna dari Bodetabek, ia menyarankan tarif berbasis jarak yang terintegrasi.
“Kalau luar Jakarta itu mungkin hitungannya dia berdasarkan jarak. Ketika dia masuk Jakarta, berlaku tiket Jakarta. Tapi dari daerahnya berdasarkan jarak aja,” pungkas Djoko. (**)
Halaman : 1 2
