Purbaya Buka Suara soal PHK di Tengah Ekonomi Tumbuh

Inilahdata.com – Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi yang terus menanjak, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) nyatanya belum juga surut dari lanskap ketenagakerjaan nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal paradoks ini dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/7/2026).

Ia tak menampik PHK masih terjadi di sejumlah industri, namun menurutnya penciptaan lapangan kerja baru di pasar yang kompetitif juga tak kalah besar.

“Karena di ekonomi yang lagi tumbuh pun ada perusahaan bangkrut. Jadi mesti dilihat yang tercipta seperti apa lapangan kerjanya. Kalau kita lihat unemployment turun, sepertinya sih banyak adanya penciptaan lapangan kerja dibanding yang keluar,” kata Purbaya.

Ia menyandarkan optimismenya pada capaian pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,6 persen, yang menurutnya seharusnya mencerminkan kondisi perekonomian yang secara agregat masih sehat.

“Bukan berarti enggak ada pemecatan. Itu pasti ada. Cuma kita lihat yang baru berapa. Harusnya banyak yang baru di perusahaan yang baru atau yang menciptakan lapangan kerja baru dibandingkan dengan yang perusahaan bangkrut atau keluar,” ujarnya.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap memonitor perkembangan pengangguran maupun PHK, sembari terus menggelontorkan stimulus agar ekonomi bisa tumbuh lebih cepat.

Ia mewanti-wanti, perlambatan ekonomi justru berisiko memicu badai PHK yang lebih besar.

“Jadi kalau ekonomi tumbuh lambat, nanti banyak yang terjadi itu. Pemecatan-pecatan dibanding perusahaan-perusahaan baru. Jadi kita dorong ekonominya di level makro ya,” katanya.

Data yang Mendukung, dan yang Perlu Dicermati

Klaim Purbaya soal penurunan angka pengangguran sebenarnya punya pijakan resmi.

Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 poin dibanding Februari 2025, dengan jumlah penduduk bekerja bertambah 1,896 juta orang dalam setahun terakhir.

Data ini seolah membenarkan pembacaan Purbaya bahwa penciptaan kerja masih mengungguli PHK, setidaknya sampai potret Februari itu diambil.

Persoalannya, gambaran itu diambil sebelum gelombang PHK berikutnya benar-benar terasa.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 23.470 pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Mei 2026, dengan rincian 5.730 orang pada Januari, melonjak ke 7.443 orang di Februari, lalu berangsur turun menjadi 5.729 orang di Maret, 3.739 orang di April, dan 829 orang di Mei.

Meski tren bulanan itu justru menurun, akumulasi datanya terus membesar seiring waktu, dan pada akhir Juni, Kemnaker menyebut jumlah pekerja terdampak PHK secara nasional telah mencapai sekitar 43.000 orang, dengan industri manufaktur sebagai penyumbang kasus terbanyak.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, angka ini sebenarnya jauh lebih rendah, pada Januari-Mei 2025, PHK tercatat mencapai 46.015 orang, hampir dua kali lipat capaian tahun ini.

Namun tren kenaikan bulan ke bulan tetap mengkhawatirkan sejumlah lembaga riset independen.

Sentra Industri Padat Karya Jadi Titik Rawan

Sebaran wilayah PHK memperlihatkan pola yang konsisten: provinsi dengan basis industri manufaktur terbesar juga yang paling terdampak.

PHK terbanyak berada di Jawa Barat dengan 5.044 orang, disusul Banten 2.596 orang, Jawa Timur 2.332 orang, Kalimantan Selatan 1.841 orang, dan Kalimantan Timur 1.831 orang.

Kemudian Jawa Barat sendiri menyumbang lebih dari seperlima total kasus PHK nasional, mengingat provinsi ini merupakan pusat industri manufaktur, tekstil, alas kaki, otomotif, hingga elektronik yang menyerap jutaan tenaga kerja.

Lembaga riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bahkan memproyeksikan tren ini belum akan berhenti. Core memperkirakan tambahan PHK pada kuartal II/2026 berpotensi mencapai 15.300 hingga 20.300 pekerja, dengan sektor manufaktur, terutama tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, dan otomotif, diperkirakan paling terdampak, mencapai 8.700-12.100 pekerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melengkapi dengan sinyal serupa: organisasi buruh ini memperkirakan potensi PHK di sektor formal dapat mencapai sekitar 9.000 pekerja dalam tiga bulan mendatang apabila tidak ada langkah penanganan yang efektif. 

Faktor pemicunya bertumpuk. Melemahnya permintaan pasar ekspor, tingginya biaya produksi, dan banjir produk impor murah membuat banyak perusahaan tekstil dan garmen memilih melakukan efisiensi tenaga kerja.

Sementara industri yang bergantung pada bahan baku minyak dan plastik turut tertekan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah dan kenaikan harga energi global.

Kondisi ini bersinggungan dengan temuan lain yang lebih dulu diungkap Ditjen Pajak soal perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang justru menyembunyikan omzet dari sistem pajak, dua sisi tekanan yang sama-sama berakar dari persaingan usaha yang kian ketat. 

Antara Optimisme Makro dan Kecemasan di Lantai Pabrik

Yang membuat perdebatan ini tak sepenuhnya hitam-putih adalah fakta bahwa kedua data, penurunan TPT ala BPS dan kenaikan akumulasi PHK ala Kemnaker, sama-sama valid, hanya mengukur potongan waktu dan cakupan yang berbeda.

Data PHK Kemnaker sendiri hanya mencakup pekerja yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sehingga pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, atau mengalami PHK di luar skema itu tidak ikut terhitung, artinya angka riil di lapangan berpotensi lebih besar dari yang tercatat resmi.

Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi yang serba dilematis: data makro menunjukkan ekonomi tumbuh dan pengangguran nasional menurun, tetapi di level mikro, sentra-sentra industri padat karya seperti Jawa Barat dan Banten terus menghadapi guncangan PHK yang berulang.

Bagi Purbaya, jawabannya tetap sama: mendorong pertumbuhan ekonomi di level makro agar penciptaan lapangan kerja baru bisa terus mengungguli laju PHK, sebuah taruhan yang keberhasilannya baru akan benar-benar teruji dalam beberapa bulan ke depan.

Halaman : 1 2