
Luky menyebut ia dan Nurkholisoh tak membawa program khusus sendiri, karena keduanya pembantu Presiden dan Menteri Keuangan.
Kemarin saya ada masa hibernasi.
Luky Alfirman, Wamenkeu, Kamis 1 Oktober 2026Enggak kerasa sudah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi.
Luky Alfirman, soal sisa waktu APBN 2026Lahir di Bandung, 27 Maret 1970. Juga menjabat Dewan Komisioner ex-officio di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Inilahdata.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Luky Alfirman sebagai wakil menteri keuangan (wamenkeu) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10). Satu nama lain, Nurkholisoh Ibnu Amman, dilantik bersamanya untuk jabatan yang sama.
Pelantikan keduanya mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 104 P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Bagi Luky, pengangkatan ini berarti kembali ke lingkar strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebelumnya, pada April 2026, ia dicopot dari kursi Direktur Jenderal Anggaran oleh Purbaya Yudhi Sadewa, yang kini berstatus mantan Menkeu.
Perasaan Campur Aduk
Usai dilantik, Luky mendatangi Kantor Kemenkeu di Jakarta Pusat. Di sana ia menggambarkan suasana hatinya yang bercampur setelah beberapa bulan menepi.
Ia pun meminta dukungan para pegawai untuk mengejar ketertinggalan.
“Kalau ditanya perasaan saya campur aduk. Excited, tapi juga ada kagetnya, berat yang pasti,” ujar Luky.
Ia menambahkan, “Kemarin saya ada masa hibernasi, Pak Menteri.”
Tiga Fokus Jangka Dekat
Luky menegaskan dirinya dan Nurkholisoh tidak membawa program khusus yang berdiri sendiri, sebab keduanya berstatus pembantu Presiden dan Menteri Keuangan.
Meski begitu, ia menyebut tiga hal yang akan dikerjakan bersama jajaran Kemenkeu dalam waktu dekat.
Pertama, menuntaskan pelaksanaan APBN 2026.
“Enggak kerasa sudah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi,” katanya.
Kedua, menyiapkan pelaksanaan APBN 2027. Ketiga, melakukan konsolidasi internal untuk mendorong reformasi dan transformasi.
Tiga Dekade di Kemenkeu
Luky meniti karier di Kemenkeu sejak 1995. Ia lama berkarier di Direktorat Jenderal Pajak, antara lain sebagai Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi, hingga Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
Pada 2011 ia menjadi Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan APBN, lalu dipercaya memimpin Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Tahun 2015 ia menjabat Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan di Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Dua tahun kemudian, 2017, ia menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
Luky memimpin Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada 2022, dan dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran pada 23 Mei 2025. Di luar kementerian, ia juga duduk sebagai Dewan Komisioner ex-officio di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Pria kelahiran Bandung, 27 Maret 1970, ini lulus Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1994.
Ia kemudian meraih gelar Master of Arts in Economics di University of Colorado, Boulder, Amerika Serikat, pada 2000, dan Ph.D in Economics di kampus yang sama pada 2004. (**)