Lokasi SPPG Tersebar di Seluruh Indonesia, Kejagung Perlambat Pemeriksaan Kasus MBG
Inilahdata.com – Kejaksaan Agung menyebut faktor geografis menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam menangani kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebabnya, lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi titik perkara tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga proses pemeriksaan pun butuh waktu tidak sebentar.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penanganan kasus MBG saat ini terbagi ke dalam dua kelompok tersangka, yakni tiga orang dari kalangan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) dan empat orang dari pihak swasta.
Menurutnya, sebaran lokasi SPPG yang menjadi lokasi perkara berada di penjuru negeri.
“Ini akhirnya membutuhkan waktu pemeriksaan, katanya di kantornya, Kamis (10/9/2026).
Karena kendala itu, Anang mengatakan fokus penanganan saat ini masih berkutat pada proses pemberkasan tiga tersangka pejabat BGN, yaitu eks Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Ketua BGN Lodewyk Pusung, dan eks Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya.
Sebelumnya, eks Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman, menerangkan bahwa penetapan status tersangka baru dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti, hasil dari proses penyidikan serta pemeriksaan sejumlah saksi.
Dalam perkara ini, penyidik menemukan setidaknya dua modus yang dipakai para tersangka untuk menyalahgunakan program prioritas nasional tersebut.
Modus pertama berupa penunjukan yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka sebagai mitra SPPG, padahal seharusnya penunjukan yayasan pelaksana program di tingkat sekolah mengikuti persyaratan dan mekanisme yang berlaku.
Syarief menyebut yayasan-yayasan yang ditunjuk itu pada kenyataannya menjadi “…yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan…” dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai mitra SPPG, seperti disampaikannya dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).
Modus kedua terungkap dari cara para tersangka meloloskan yayasan-yayasan tersebut. Syarief menjelaskan, penyidik menduga proses verifikasi lewat portal mitra BGN sengaja diatur agar yayasan-yayasan yang sebetulnya tidak memenuhi syarat tetap bisa lolos seleksi dan mendapat penugasan.
Kejagung menyebut yayasan-yayasan yang ditunjuk itu terafiliasi dengan Dadan, Sony, dan Lodewyk. Lewat skema penunjukan tersebut, yayasan-yayasan itu disebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap harinya dari pelaksanaan program MBG, dengan kepemilikan yang terafiliasi di antaranya kepada inisial DH, SS, dan LP. (**)
Halaman : 1 2
