Kejagung Rotasi 205 Pejabat, Jejak Febrie Berbekas
Inilahdata.com – Kejaksaan Agung kembali diguncang gelombang mutasi besar-besaran. Dalam sebulan terakhir, Jaksa Agung ST Burhanuddin menandatangani dua kebijakan yang secara total menggeser lebih dari 200 pejabat struktural di tubuh Korps Adhyaksa, sebuah angka yang tergolong jarang terjadi dalam rentang waktu sesingkat itu.
Dua kebijakan tersebut adalah Keputusan Jaksa Agung Nomor 831 Tahun 2026 dan Keputusan Jaksa Agung Nomor 10122 Tahun 2026, yang terbit hanya berselang sepekan.
Jika ditotal, keduanya memindahkan 205 pejabat dari berbagai bidang, mulai dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), hingga Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, saat dikonfirmasi , Kamis (30/7), menyebut langkah ini murni pertimbangan kebutuhan organisasi. Ia menegaskan proses rotasi di lingkungan Jampidsus dijalankan secara profesional dan bukan didasari motif tertentu.
Yang paling menarik perhatian publik adalah pergeseran di jajaran Jampidsus, direktorat yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi kelas kakap. Sebanyak 22 pejabat Jampidsus terdampak, terdiri dari 16 pejabat setingkat eselon III dan enam pejabat eselon II.
Dari eselon III, delapan di antaranya dipindahkan: tujuh menuju kantor Kejaksaan Tinggi di berbagai daerah dan satu tetap di kantor pusat. Sementara di level eselon II, Kejagung baru mengisi dua posisi setelah empat pejabat sebelumnya ditarik keluar dari Jampidsus.
Soal lama-tidaknya masa tugas, catatannya cukup kontras. Dandeni Herdiana, yang sudah mengabdi di Jampidsus sejak 2023 sebagai Koordinator, kini dipercaya menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
Sebaliknya, Sabrul Iman tercatat sebagai pejabat dengan masa tugas terpendek di Jampidsus, hanya sekitar tiga bulan sejak April 2026, sebelum dipindahkan menjadi Inspektur Muda Keuangan III di Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
Anang membenarkan seluruh mutasi 12 pejabat Jampidsus tersebut memang benar terjadi. Namun ia kembali menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari penyegaran organisasi yang berlangsung merata di hampir semua bidang, bukan hanya di direktorat penindakan korupsi.
“Rotasi ini dilakukan dalam rangka untuk terus meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Berikut sebagian nama yang bergeser dari Jampidsus: Direktur Pengendalian Operasi Muhammad Syarifuddin naik menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan Koordinator Andi Suharlis pindah sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta.
Sementara Kasubdit Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU Roy Riadi menjadi Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Direktur Penyidikan Syarief Sulaeman Nahdi bergeser ke Direktur III Jaksa Agung Muda Intelijen.
Rotasi kali ini tidak bisa dilepaskan dari guncangan yang lebih dulu menimpa pucuk pimpinan Jampidsus.
Berdasarkan penelusuran, posisi Direktur Penyidikan Jampidsus sebelumnya dipegang Syarief Sulaeman Nahdi, kini digantikan Rinaldi Umar, sosok yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dan dikenal sebagai bagian dari tim sembilan jaksa yang menangani perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Kursi Jampidsus sendiri kini resmi ditempati Kuntadi, yang dilantik bersama sejumlah pejabat eselon I lain pada Jumat (24/7), menggantikan posisi yang sempat diisi sementara oleh Rudi Margono selaku Pelaksana Tugas.
Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus pada 11 Juli, dan pengunduran dirinya langsung diterima Jaksa Agung.
Sehari berikutnya, Bareskrim Polri mengumumkan status tersangka terhadap Febrie bersama pengusaha berinisial DR, belakangan diketahui bernama Don Ritto, dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang membentang di tiga perkara: pengadaan batu bara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.
“Kami telah menetapkan tersangka FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” kata Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Sabtu (11/7).
Penyidik sebelumnya telah memeriksa 15 saksi dan dua ahli, serta menggeledah 13 lokasi di Jakarta dan Sentul, penggeledahan yang disebut-sebut turut menyita puluhan kilogram emas batangan dan uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah.
Perkara Febrie belakangan dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung sebagai bentuk sinergi antar-penegak hukum, sekaligus diawasi Panitia Kerja yang dibentuk Komisi III DPR.
Dalam pelantikan pejabat eselon I pekan lalu, Jaksa Agung menegaskan bahwa pergantian pucuk pimpinan tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi yang sedang berjalan, dan meminta jajaran Jampidsus yang baru segera berkonsolidasi.
Dengan skala rotasi yang menyentuh lebih dari dua ratus pejabat dalam waktu sesingkat itu, publik menanti apakah penyegaran ini benar-benar murni administratif, atau justru menjadi bagian dari upaya membersihkan sisa pengaruh kasus yang menyeret nama pucuk pimpinan lama Jampidsus. (**)
Halaman : 1 2
