Beredar Kabar Menag Serahkan Surat Mundur ke Istana, Begini Faktanya
Inilahdata.com – Kabar yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto ramai beredar di tengah masyarakat pada Rabu, (26/8/2026).
Kementerian Agama langsung turun tangan meredam isu tersebut dan memastikan tidak ada satu pun dokumen pengunduran diri yang pernah dikirimkan ke Istana.
Staf Khusus Menteri Agama, Muhamad Ainul Yakin, menjadi salah satu pihak pertama yang buka suara. Saat berada di Jombang, Jawa Timur, ia menyebut narasi tersebut sepenuhnya tidak berdasar dan menegaskan hubungan Menag dengan Presiden tetap terjalin baik.
“Isu surat pengunduran diri ke Presiden itu seratus persen hoaks, dan hubungan Menag dengan Presiden sangat solid,” ujar Ainul.
Ainul menilai kabar bohong itu sengaja diproduksi untuk memelintir sikap Nasaruddin yang secara terbuka menyatakan siap masuk bursa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menurutnya, keikutsertaan Menag dalam kontestasi tersebut adalah hak politik yang sah dan tetap tunduk pada mekanisme organisasi, bukan alasan untuk mengarang cerita soal pengunduran dirinya dari kabinet.
Bantahan serupa datang dari jajaran internal Kementerian Agama. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memastikan tidak ada pernyataan apa pun dari Nasaruddin soal rencana mundur, sekaligus mempertanyakan kredibilitas sumber yang dikutip media yang pertama kali menyebarkan isu ini.
Ia menegaskan bahwa Menag tidak pernah menyampaikan hal tersebut dan sumber informasi yang dikutip tidak jelas identitasnya.
Isu ini pertama kali dipublikasikan oleh sebuah media online yang mengklaim mengutip keterangan dari “sumber internal pemerintahan” tanpa menyebutkan identitas secara jelas, lengkap dengan klaim bahwa surat itu sudah diterima dan direstui pihak Istana.
Koordinator Staf Khusus Menteri Agama, Farid F. Saenong, memberikan bantahan singkat namun tegas ketika dikonfirmasi wartawan di Makassar. “Hoaks itu,” kata Farid saat dimintai tanggapan, Rabu (26/8/2026).
Isu ini muncul hanya dua hari setelah Nasaruddin menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran VIII Korpri Nasional 2026 di Makassar pada Senin malam.
Nasaruddin Umar sendiri turut merespons langsung kabar yang menerpanya. Ia memastikan masih aktif menjalankan tugas kenegaraan seperti biasa, bahkan sempat memimpin sejumlah agenda peringatan hari besar keagamaan pada hari yang sama isu itu beredar.
“Saya enggak pernah melakukan itu, mengundurkan diri. Malah saya telah melakukan kegiatan di kantor, peringatan Maulid,” ucap Nasaruddin.
Ia menduga ada pihak yang gelisah dengan kemungkinan pencalonannya di bursa Ketua Umum PBNU, sehingga sengaja menghembuskan misinformasi soal kemundurannya dari kabinet.
Ia juga menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan seorang menteri mundur dari jabatannya hanya karena maju sebagai calon Ketua Umum PBNU.
Nama Nasaruddin Umar memang menjadi salah satu yang disebut-sebut dalam bursa Ketua Umum PBNU untuk Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026.
Selain Nasaruddin, bursa ini diramaikan tokoh lain seperti Ketua Umum petahana KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Imam Jazuli, KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), KH Zulfa Mustofa, hingga KH Abdussalam Shohib (Gus Salam).
Sejumlah lembaga kajian bahkan menyebut persaingan mulai mengerucut pada tiga hingga empat nama teratas menjelang hari pemilihan. Pemilihan Ketua Umum PBNU sendiri dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam, 29 Agustus 2026.
Sejumlah pihak internal NU sebelumnya juga sempat mempersoalkan status rangkap jabatan bila seorang menteri aktif ingin duduk sebagai Ketua Umum PBNU.
Wakil Ketua Steering Committee Muktamar ke-35 NU, Ulil Absar Abdalla, sempat menyinggung bahwa jika aturan larangan rangkap jabatan itu masih berlaku.
Nasaruddin, kata Abdalla, tidak akan bisa maju karena Ketua Umum tidak boleh merangkap sebagai menteri, meski ia tidak menutup kemungkinan ketentuan itu berubah dalam forum muktamar.
Konteks inilah yang diduga menjadi celah bagi pihak tertentu untuk memutarbalikkan fakta menjadi narasi pengunduran diri yang sama sekali tidak pernah terjadi.
Ainul Yakin mengingatkan seluruh peserta Muktamar (muktamirin) dan warga Nahdliyin agar tidak mudah terpancing oleh manuver disinformasi semacam ini menjelang hari-hari penting organisasi.
Ia mengajak publik untuk lebih kritis menyaring informasi dan tidak turut menyebarkan kabar yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan, demi menjaga kekhidmatan proses musyawarah di Jombang. (**)
Halaman : 1 2
