Belanja Negara Tembus Rp4.000 T, Gaji PNS Lagi-lagi Absen dari Pidato Prabowo

Inilahdata.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Dalam pidato yang berlangsung sekitar 15 menit itu, Prabowo lebih banyak memaparkan arah kebijakan fiskal, rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, reformasi pasar modal, serta penguatan investasi dan hilirisasi nasional.

Satu hal yang absen dari isi pidato: kepastian soal kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun depan, topik yang biasanya menjadi salah satu poin yang dinanti dari pidato nota keuangan presiden setiap tahunnya.

“Belanja negara 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Dengan angka tersebut, belanja negara menembus Rp4.000 triliun untuk pertama kalinya sepanjang sejarah APBN Indonesia. Di sisi penerimaan, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari proyeksi tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun.

Selisih antara belanja dan pendapatan itu menghasilkan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto, sedikit lebih rendah dibandingkan rencana pembiayaan APBN 2026 senilai Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.

“Kami memahami defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita kami adalah anggaran yang berimbang,” ujar Prabowo dalam bagian lain pidatonya.

Ketiadaan pembahasan soal gaji PNS ini bukan kejadian pertama di era Prabowo. Setahun sebelumnya, dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 yang juga disampaikannya di forum yang sama, Prabowo juga tidak memberikan sinyal kenaikan gaji bagi PNS maupun TNI/Polri.

Sebuah pola yang disebut sejumlah pengamat berbeda dari kebiasaan presiden-presiden sebelumnya yang kerap mengumumkan besaran kenaikan gaji ASN langsung dalam pidato kenegaraan.

Kenaikan gaji pokok PNS sendiri terakhir kali terjadi pada awal 2024, saat pemerintahan Presiden Joko Widodo menaikkan gaji pokok seluruh golongan sebesar 8 persen melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, angka kenaikan yang diumumkan Jokowi dalam pidato nota keuangan RAPBN sebelumnya.

Sejak saat itu, hingga dua tahun anggaran berturut-turut di bawah Prabowo, besaran gaji pokok PNS belum kembali disesuaikan.

Ditanya wartawan seusai pidato mengenai nasib kenaikan gaji ASN 2027, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa isu ini belum masuk pembahasan serius pemerintah.

“Terus, gaji ASN belum ada pembahasan, masih didiskusikan, belum (ditentukan),” kata Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/8).

Purbaya bahkan menyinggung derasnya pertanyaan warganet soal kapan gaji ASN naik yang kerap muncul di media sosial, namun menegaskan pemerintah belum membahasnya secara mendalam.

Meski gaji pokok belum naik, pemerintahan Prabowo tercatat beberapa kali menaikkan tunjangan kinerja (tukin) di sejumlah kementerian dan lembaga secara selektif.

Pada Maret 2025, Prabowo meneken tiga peraturan presiden sekaligus, Perpres Nomor 18, 19, dan 20 Tahun 2025, yang menetapkan kenaikan tukin bagi pegawai di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan, tiga kementerian pecahan dari bekas Kemendikbudristek.

Besaran tukin di tiga kementerian itu berjenjang dari kelas jabatan 1 hingga 17, dengan nilai terendah Rp2.531.250 dan tertinggi Rp33.240.000 per bulan, sementara menteri di masing-masing kementerian menerima tukin hingga sekitar Rp49 juta per bulan atau 150 persen dari tukin kelas jabatan tertinggi.

Selain tiga kementerian pendidikan dan kebudayaan itu, kenaikan tukin serupa juga diberikan kepada ASN di lingkungan Kementerian ESDM dan Kementerian Pertahanan, serta prajurit TNI.

Di luar tukin, pemerintah tahun ini tetap mencairkan gaji ke-13 sebagai salah satu bentuk kompensasi tahunan bagi aparatur negara.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga awal Juni 2026 pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur di pemerintah pusat telah mencapai Rp15,2 triliun, disalurkan kepada lebih dari 2,4 juta pegawai dan personel, dengan porsi terbesar untuk PNS senilai Rp8,53 triliun bagi 918.838 pegawai, disusul TNI, Polri, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Total anggaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya bagi seluruh aparatur negara dan pensiunan pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp55 triliun, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.

Sebagai gambaran, gaji pokok PNS yang masih berlaku hingga kini, hasil penyesuaian 8 persen lewat PP 5/2024, berkisar dari Rp1.685.700 untuk golongan I terendah hingga sekitar Rp5.901.200 untuk golongan IV tertinggi, sebelum ditambah tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain sesuai instansi masing-masing.

Dengan belum adanya sinyal penyesuaian gaji pokok dalam RAPBN 2027, kenaikan pendapatan riil ASN di luar tukin dan gaji ke-13 kemungkinan besar masih akan mengandalkan skema serupa tahun-tahun sebelumnya, alih-alih penyesuaian menyeluruh terhadap struktur gaji pokok.

Dalam pidato yang sama, Prabowo juga memaparkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dan target kesejahteraan untuk 2027.

Mulai dari pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, suku bunga SBN tenor 10 tahun 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$75 per barel, serta lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Dari sisi kesejahteraan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun ke rentang 6–6,5 persen, kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,3–4,87 persen, rasio gini 0,362–0,380, dan indeks modal manusia 0,575.

Seluruh angka dalam RAPBN 2027 ini, termasuk soal gaji PNS yang absen dari pidato, masih berstatus rancangan dan berpotensi berubah sepanjang pembahasan bersama DPR sebelum ditetapkan sebagai APBN 2027 yang mengikat secara hukum. (**)

Halaman : 1 2