Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Kredit Foto: Beritasatu Photo/Herman.
14 Agu 2026 - 21:17 | 66 Views | 0 Suka
BPJS Watch: Pidato RAPBN 2027 Prabowo Lupakan Nasib Kesehatan Rakyat Miskin
Jaminan Sosial · BPJS Watch
Jakarta · Jumat, 14 Agustus 2026
Respons Nota Keuangan & RAPBN 2027
Respons Nota Keuangan & RAPBN 2027
96,8 juta
Peserta PBI JKN saat ini — masih di bawah target 113 juta jiwa dalam Perpres 36/2023
BPJS Watch menilai pidato Nota Keuangan Presiden Prabowo Subianto masih mengutamakan MBG, Kopdes Merah Putih, dan Universitas RI, ketimbang hak konstitusional rakyat miskin atas kesehatan dan jaminan sosial.
01Suara Advokasi
“
Pidato Presiden hari ini tidak berpihak pada hak konstitusionalnya rakyat miskin atas layanan kesehatan, jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
— Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch
“
Bila tidak naik maka potensi terjadinya defisit akan sangat besar dan ini akan berpengaruh pada layanan kesehatan terhadap pasien JKN.
— Timboel Siregar, soal iuran PBI JKN yang tertahan 6 tahun
02Empat Tuntutan untuk APBN 2027
1
Tambah alokasi PBI JKN dari 96,8 juta menjadi 113 juta jiwa sesuai target Perpres 36/2023.
2
Naikkan iuran PBI JKN dari Rp42.000 menjadi Rp70.000 per orang per bulan di 2027 agar DJS JKN tidak defisit.
3
Realisasikan anggaran PBI untuk JKK, JKm, dan JHT guna melindungi pekerja miskin dan tidak mampu.
4
Kembalikan transfer ke daerah ke level 2025 sebesar Rp919,9 triliun untuk membiayai iuran JKN & RSUD di daerah 3T.
03Iuran yang Tertahan Enam Tahun
Iuran PBI JKN saat iniRp42.000 /orang/bulan
Usulan iuran PBI JKN 2027Rp70.000 /orang/bulan
40 juta
Rakyat miskin belum ter-cover Pemerintah Pusat maupun Daerah
11 juta
Kepesertaan PBI JKN dinonaktifkan sejak 1 Februari
04Potret dari Daerah
Di Kabupaten Nias Selatan, ada 2 RSUD yang belum bekerja sama dengan JKN — sarana-prasarana rumah sakit dinilai memprihatinkan dan SDM kesehatan sangat tidak mencukupi untuk melayani masyarakat.
Bagi BPJS Watch, jalan keluarnya bukan sekadar soal besaran anggaran, melainkan keberpihakan arah kebijakan — memastikan UU Kesehatan, UU SJSN, dan Inpres 8/2025 benar-benar dijalankan untuk melindungi rakyat miskin dan pekerja rentan.
Sumber: Keterangan tertulis BPJS Watch — Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Jumat (14/8/2026).
Halaman : 1 2
Bagikan