Izin Tambang Terbit Saat Masa Pencalonan, Publik Soroti Bisnis Nikel Sherly Tjoanda

Inilahdata.com, Ternate – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, tengah menjadi sorotan publik setelah namanya ramai diperbincangkan di media sosial X. Perhatian masyarakat tertuju pada besarnya kekayaan yang dimiliki Sherly yang disebut hampir mencapai Rp1 triliun, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu kepala daerah terkaya di Indonesia.

Perbincangan tersebut mencuat setelah akun X @dimar mengunggah informasi terkait kepemilikan saham Sherly di perusahaan tambang nikel PT Karya Wijaya yang beroperasi di wilayah Maluku Utara.

Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut Sherly memiliki sekitar 71 persen saham PT Karya Wijaya, perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Gebe dan wilayah lainnya di Maluku Utara.

“Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda punya 71 persen saham perusahaan tambang nikel (PT Karya Wijaya) yang beroperasi di wilayah yang dia pimpin sendiri,” tulis akun tersebut.

Tak hanya menyoroti kepemilikan saham, unggahan itu juga mengangkat sejumlah temuan yang disebut berasal dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta hasil investigasi lapangan terkait aktivitas pertambangan PT Karya Wijaya.

Perusahaan tersebut disebut melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, tanpa mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Selain itu, perusahaan juga disebut belum menempatkan dana jaminan reklamasi dan belum memiliki izin terminal khusus atau jetty yang diperlukan untuk mendukung operasional pengangkutan hasil tambang.

Sorotan semakin menguat setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada Februari 2026 menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Karya Wijaya. Perusahaan itu dikenai denda lebih dari Rp500 miliar atas aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan seluas 51,3 hektare.

Publik juga mempertanyakan proses penerbitan izin ekspansi tambang yang dinilai bertepatan dengan momentum politik Sherly Tjoanda. Berdasarkan informasi yang beredar, izin perluasan wilayah tambang seluas 1.145 hektare diterbitkan pada Januari 2025, ketika Sherly tengah menjalani proses pencalonan sebagai gubernur.

“Yang bikin makin janggal: izin ekspansi 1.145 hektare keluar Januari 2025, pas banget momen dia lagi nyalon Gubernur. Ini bukan gosip. Ini temuan BPK dan Satgas resmi pemerintah,” tulis akun tersebut.

Sebelumnya, PT Karya Wijaya diketahui hanya memiliki wilayah konsesi sekitar 500 hektare di Pulau Gebe berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pada 2020. Namun, cakupan operasional perusahaan kemudian bertambah setelah terbitnya IUP Nomor 04/1/IUP/PMDN/2025 yang berlaku mulai 17 Januari 2025.

Melalui izin tersebut, PT Karya Wijaya memperoleh hak untuk memperluas aktivitas pertambangan hingga ke wilayah Halmahera Timur dengan tambahan area mencapai 1.145 hektare.

Penerbitan izin ekspansi tersebut terjadi sekitar satu bulan sebelum Sherly Tjoanda resmi dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara. Saat itu, Sherly berada dalam masa transisi pemerintahan setelah memenangkan pemilihan kepala daerah dan bersiap menjalankan kepemimpinan di provinsi yang kaya akan sumber daya mineral tersebut.

Hingga kini, isu tersebut masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sejumlah pihak meminta adanya transparansi terkait kepemilikan saham, perizinan pertambangan, serta potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul dari posisi Sherly sebagai kepala daerah dan pemegang saham perusahaan yang beroperasi di wilayah pemerintahannya.

Sementara itu, belum terdapat pernyataan resmi dari Sherly Tjoanda maupun manajemen PT Karya Wijaya terkait berbagai tudingan dan sorotan yang berkembang di ruang publik tersebut. (sat)