9 jam lalu Lebih dari 50 Korporasi Diselidiki, Menlu Arrmanatha Ungkap Satgas Karhutla Bersama Singapura
21 jam lalu Polda Metro Jaya Setop Penyelidikan Laporan Dugaan Penipuan yang Menyeret Timothy Ronald
9 jam lalu Lebih dari 50 Korporasi Diselidiki, Menlu Arrmanatha Ungkap Satgas Karhutla Bersama Singapura
21 jam lalu Polda Metro Jaya Setop Penyelidikan Laporan Dugaan Penipuan yang Menyeret Timothy Ronald
Foto: Ist
24 Okt 2026 - 10:55 | 46 Views | 0 Suka
Kursi KPU Mau Ditambah Dua, Ketua Komisinya Sendiri Bilang Belum Pernah Dibahas
Saat ini komisioner KPU berjumlah tujuh orangWacana di DPR: tambah dua kursi, sementara pimpinan Komisi II bilang belum dibahas
DPR mewacanakan komisioner KPU di wilayah besar naik jadi sembilan orang. Perludem menilai itu tak perlu.
Status Masih wacana
Dasar Evaluasi Pemilu 2024
Dibahas di RUU Pemilu
Yang diusulkan Komisi II
KPU dan Bawaslu, provinsi besar7 menjadi 9
Jumlah anggota bisa disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah pemilih.
KPU dan Bawaslu, kabupaten5 menjadi 7
Daerah dengan beban kerja kecil justru berpeluang dikurangi.
Rekrutmen mau dipangkas
Alasan Ahmad Irawan
Pemilu serentak 2024 menambah beban kerja. Saat tahapan logistik, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi berjalan, komisioner tersebar di daerah, padahal laporan dari Papua sampai Kalimantan tetap masuk ke pusat.
Suara dari Senayan
Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II
“Baru wacana yang berkembang.”
Ahmad Doli Kurnia
“Belum kami bahas.”
Mardani Ali Sera
“Belum dapat info pasti.”
Jawaban Perludem
5 surat suara
Desain serentak Pemilu 2019 dan 2024 yang disebut penyebab beban berat.
3 + 4 surat suara
Pemilu nasional dan daerah dipisah 2–2,5 tahun sesuai Putusan MK 135/PUU-XXII/2024.
“Sangat tidak diperlukan, Mas, kalau menurut kami di Perludem.”
Heroik Mutaqin Pratama, Direktur Eksekutif Perludem
Irawan menegaskan belum ada keputusan final dan pembahasan masih berupa brainstorming. Draf dan naskah akademik RUU Pemilu masih disusun, dengan masukan dari berbagai pihak. Jika perubahan materi melebihi 50 persen, aturan harus diganti dengan undang-undang baru.
Inilahdata.comSumber: Pernyataan Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan, Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda, dan Direktur Eksekutif Perludem Heroik Mutaqin Pratama, Kamis–Jumat (22–23/10/2026), dikutip dari kumparan
Halaman : 1 2
