BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Proyek Ratusan Miliar di 71 K/L

8 mnt baca

BPK menemukan kelebihan pembayaran Rp268,86 miliar akibat kekurangan volume pekerjaan pada proyek dan pengadaan di 71 kementerian/lembaga. Artinya, yang dibayar lebih besar daripada yang benar-benar dikerjakan.

Volume yang dibayarkan

Volume yang dikerjakan

Selisih yang harus disetor

Rp268,86 Mkelebihan pembayaran akibat kekurangan volume

129permasalahan kekurangan volume pekerjaan

71 K/Lkementerian dan lembaga yang terdampak

Rp986,78 Msudah disetor atau diserahkan selama pemeriksaan

Setoran terbesar selama pemeriksaan

Kementerian Pekerjaan UmumRp455,63 M

Kementerian PertanianRp151,32 M

Kementerian Pendidikan Dasar dan MenengahRp105,87 M

Panjang batang dibandingkan dengan total setoran dan penyerahan aset Rp986,78 miliar.

Contoh temuan kekurangan volume

Kementerian Perhubungan, Rp20,96 miliarTersebar pada enam Eselon I, antara lain Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara Ilaga dan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Elevated Solo Balapan-Kadipiro.Kekurangan volume pekerjaan

Kementerian Agama, Rp9,56 miliarTersebar pada delapan Eselon I, antara lain pekerjaan sipil dan infrastruktur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahap 2 serta Gedung Asrama Haji Banten 2025.Kekurangan volume pekerjaan

Temuan lain dalam IHPS I 2026

Kelebihan bayar lain

Rp649,87 miliar dalam 137 permasalahan di 58 K/L, antara lain Cetak Sawah di Kementerian Pertanian Rp277,68 miliar dan peremajaan server serta perangkat uji laik operasi di Kementerian Komdigi Rp8,46 miliar.

Potensi kerugian

Rp134,79 miliar dari kelebihan pembayaran pekerjaan yang belum dilunasi pada sembilan K/L, termasuk Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 di Kementerian ESDM sebesar Rp26,21 miliar.

Cakupan

Pemeriksaan atas 97 laporan keuangan K/L dan satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2025.

Seluruh temuan

1.066 temuan dengan 2.008 permasalahan, terdiri atas 949 kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.059 ketidakpatuhan senilai Rp2,85 triliun.

“BPK merekomendasikan pimpinan K/L terkait memperkuat pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan. BPK juga meminta kelebihan pembayaran dipulihkan melalui penyetoran ke kas negara.”BPK, dalam IHPS I Tahun 2026

Inilahdata.com

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2026, BPK, dikutip Selasa (13/10/2026)