Ultimatum Sebulan untuk Gibran, Diaspora Desak Minta Maaf dan Mundur
Forum Komunikasi Diaspora Indonesia mengirim surat ke DPR, MPR, Presiden, dan Wapres. Isinya, Gibran diminta minta maaf dan mundur, atau pimpinan DPR dan MPR diminta memulai pemakzulan.
Nomor 001/FKDI/X/2026
“Apabila dalam waktu 30 hari Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Wapres, maka FKDI mendesak pimpinan DPR dan MPR untuk memulai proses pemakzulan terhadap yang bersangkutan.”
Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, dibacakan 6 Oktober 2026
Yang dijadikan pijakan FKDI
- MK tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran punya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri sebagai dasar penyetaraan SMA
- Temuan itu dipakai untuk mempertanyakan syarat Gibran sebagai calon dan pejabat terlantik
Yang diputuskan MK
- Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak punya kedudukan hukum
- Bukan putusan yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat, dan tidak memerintahkan DPR atau MPR memakzulkan
Pasal 7A dan 7B UUD 1945
Moral, waktu, dan biaya
“Di samping itu, pernyataan permintaan maaf dan pengunduran diri dari Wapres Gibran Rakabuming Raka selain akan bisa meringankan sanksi dari kesalahan yang telah diperbuat oleh yang bersangkutan, juga menghemat biaya dan waktu yang berharga dari lembaga DPR dan MPR.”
Sumber: Surat aspirasi FKDI Nomor 001/FKDI/X/2026 dan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
Halaman : 1 2
