Mahfud MD, mantan Ketua MK Dikutip Jumat, 2 Oktober 2026
Mahfud MD memilih tidak ikut menjadi penggugat perkara syarat pendidikan Wapres Gibran di MK, meski ia mengaku sejalan dengan semangat para pemohon.
Setuju dengan semangat pemohon
Menerima hasil Pilpres 2024 yang final dan mengikat
Tidak bermaksud memengaruhi hakim MK
Alasan tidak ikutAgar perkara tidak kehilangan fokus
Mas DennyDituduh ditunggangi Mahfud
MahfudDituduh ditumpangi Denny
“Kalau saya ikut jadi penggugat, permohonan atau gugatan umumnya kalau di MK disebut permohonan, gugatan ini akan turun nilainya. Mas Denny akan dituduh ditunggangi oleh Mahfud. Pak Mahfud dituduh ditumpangi oleh Denny. Saya bilang saling menumpangi.”
Mahfud MDMantan Ketua MK
Surat Dinas PendidikanIjazah Gibran disebut setara SMK
Bukti surat dari Dinas PendidikanSetara SMK
?Tidak tertulis apa yang disetarakan. Biasanya disetarakan dengan angka 12 sesuai sertifikat.
Objek keputusan administrasi harus jelasTidak ada di surat
Lingkupnya harus jelas
Ditandatangani pejabat yang berwenang
“Itu dari sudut hukum administrasi tidak sah tuh. Kenapa? Karena tidak ada objeknya. Ini disetarakan dengan apa?”
Mahfud MDMantan Ketua MK
Putusan 90Batas usia capres dan cawapres, versi Mahfud
5
:
3
Perkara itu menurut Mahfud sempat berakhir dengan penolakan 5 banding 3 sebelum permohonannya dicabut.
1
Penolakan 5 banding 3
Perkara awal berakhir dengan penolakan
2
Permohonan dicabut
Pemohon menarik perkaranya
3
Pemohon baru masuk di hari libur
Perkara baru diajukan pada hari libur
4
Berujung Putusan 90
Hakim disalahkan dan diberi sanksi karena pelanggaran etika berat
MK atau PTUNDua kemungkinan bentuk putusan
Perkara ijazah Gibran di MKKewenangan normatif ada di PTUN, tetapi MK bisa kreatif
Putusan deklaratorHanya menyatakan sesuatu tidak sah
Putusan kondemnatorDisertai konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan diskualifikasi
“Saya tidak ingin mempengaruhi. Begini biar kita dapat gambaran dari seorang hakim MK dan Ketua MK.”
Mahfud MDMantan Ketua MK
Mahfud memilih berdiri di luar arena, tetapi tetap membuka tiga hal yang ia nilai bermasalah: surat tanpa objek, jejak Putusan 90, dan batas kewenangan MK.