5 Sep 2026 - 20:53 | 44 Views | 0 Suka
26.247 Data Penerima KJP Diverifikasi Ulang, Pemprov DKI Temukan Sejumlah Kejanggalan
Sosial & Pendidikan
Jakarta Pusat
Jumat, 4 September 2026
Jumat, 4 September 2026
Pramono Anung teken SK pencairan KJP Plus Tahap II 2026, gelombang pertama resmi disalurkan
Dua gelombang penyaluran
Agar warga yang berhak tidak kehilangan haknya akibat pergeseran desil
Pemprov DKI Jakarta menjangkau penerima secara bertahap
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi meneken Keputusan Gubernur soal besaran dan penerima KJP Plus Tahap II 2026, dengan gelombang pertama menjangkau 661.209 peserta didik yang datanya telah dinyatakan valid.
PernyataanPramono Anung, Gubernur DKI Jakarta
“Dari tahap dua ini, gelombang satu yang clear and clean yang sudah selesai, 661.209 murid dengan total anggaran kurang lebih 1,5 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut terdiri dari 491.000 penerima lama lanjutan, kemudian ada 169.643 penerima baru.”
PA
Pramono Anung
Gubernur DKI Jakarta
PernyataanPramono Anung, Gubernur DKI Jakarta
“Berbeda dengan tahap-tahap yang sebelumnya yang selalu hanya satu gelombang, kali ini diatur dalam dua gelombang. Kenapa dua gelombang? Karena saya memberikan arah tidak sampai ada yang berhak menerima, tetapi karena adanya perubahan desil dan sebagainya sehingga tidak menerima.”
PA
Pramono Anung
Gubernur DKI Jakarta
Dua PR verifikasiTemuan Pemadanan Data Penerima KJP
26.247
Peserta didik diverifikasi ulang
Tercatat di desil 1–5 DTSEN, namun ditemukan indikasi tak sesuai: kepemilikan mobil, PBB di atas Rp1 miliar, hingga anggota keluarga berstatus ASN.
40.166
Anak yang akan dijemput bola
Tercatat di desil 1–5, tapi belum pernah mengajukan KJP. Dinas Pendidikan DKI diminta menjangkau langsung, bukan menunggu pendaftaran.
PernyataanPramono Anung, Gubernur DKI Jakarta
“Sehingga kami melakukan pengecekan ulang kembali terhadap 26.247 siswa atau siswi.”
PA
Pramono Anung
Gubernur DKI Jakarta
“Jadi yang kedua yang 40.166 siswa atau pelajar ini kita yang jemput bola, bukan kemudian dari data yang mendaftar. Sehingga dengan demikian kami tidak ingin yang berhak mendapatkan akan kehilangan haknya untuk menerima KJP dari Pemerintah DKI Jakarta,” tutup Pramono.
INILAHDATA.COM
Sumber: Keterangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).
Halaman : 1 2
Bagikan