Surplus Dagang RI Kian Tergerus, Ekonom Desak Impor Dibatasi Selektif
Inilahdata.com – Bayang-bayang defisit mulai menghantui neraca perdagangan Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mendesak pemerintah segera membatasi impor secara selektif guna menyelamatkan surplus ekspor nonmigas yang belakangan terus menipis akibat laju impor yang jauh lebih kencang dibanding ekspor.
Merujuk data Badan Pusat Statistik, surplus perdagangan nonmigas Indonesia sepanjang Januari–Juli 2026 memang masih tercatat positif di angka 22,45 miliar dolar AS.
Namun di balik angka itu tersimpan sinyal peringatan: pada periode yang sama, nilai impor melesat 19,94 persen secara tahunan, jauh melampaui pertumbuhan ekspor yang hanya 4,43 persen secara tahunan.
Kesenjangan laju pertumbuhan inilah yang menjadi sorotan Wijayanto.
“Surplus masih kita nikmati tetapi semakin tergerus. Jika tidak ada respons strategis, defisit (ekspor) berpotensi terjadi dalam waktu dekat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (23/9/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya berpangku tangan menyaksikan tren ini berlanjut.
Selain mengerem laju impor secara selektif, ia menilai perlu ada langkah untuk memperkuat nilai tambah produk ekspor sekaligus mendiversifikasi jenis komoditas yang dijual ke luar negeri, agar ketergantungan pada segelintir komoditas andalan bisa dikurangi.
Wijayanto juga mendorong pemerintah lebih aktif menggarap pasar ekspor baru dengan memaksimalkan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang sudah diteken dengan negara-negara mitra.
Langkah ini dinilainya krusial untuk mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi di sejumlah negara yang selama ini menjadi tujuan utama ekspor Indonesia.
Salah satu yang ia soroti secara khusus adalah pentingnya mempercepat rampungnya perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
“Percepat finalisasi IEU-CEPA. Eropa merupakan pasar yang lebih berpotensi dari AS,” katanya.
Terkait ancaman perlambatan permintaan dari mitra dagang besar seperti Amerika Serikat, China, dan India, Wijayanto menilai kebijakan yang ada saat ini, termasuk insentif fiskal bagi eksportir dan sejumlah perjanjian dagang bilateral, masih belum cukup memadai untuk menghadapi risiko tersebut. (**)
Halaman : 1 2
