
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin. Kredit Foto: Kemkes.go.id
28 Agu 2026 - 05:13 | 56 Views | 0 Suka
Sambil Tunggu Perpres, Menkes Pakai Akreditasi Kerek Kesejahteraan Nakes
KESEHATAN · KESEJAHTERAAN
Rapat Kerja Komisi IX DPR RI
Kamis, 27 Agustus 2026
DPR RI · Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan
Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris menyoroti nakes bergaji ratusan ribu rupiah yang jauh tertinggal dari gaji hakim. Menkes Budi Gunadi Sadikin menjawab dengan menyiapkan Perpres kesejahteraan nakes dan instrumen akreditasi sebagai solusi jangka pendek.
DENYUTDetak & Timbangan Kesenjangan
Denyut Keluhan Tenaga Kesehatan — Charles Honoris, Komisi IX DPR RI
±Rp100rb
PENDAPATAN NAKES
DISOROT CHARLES
<25%
GAJI HAKIM MESKI
NAKES NAIK 500%
2027
TARGET REALISASI
KESEJAHTERAAN
KUTIPANSuara dari DPR dan Kementerian Kesehatan
“Karena kondisi ini sudah tidak layak. Masa tenaga kesehatan mendapatkan gaji atau pendapatan hanya ratusan ribu rupiah?”
CH
Charles Honoris
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
“Pak, gaji kami dinaikkan 500% pun enggak ada seperempatnya gaji hakim, Pak” — salah satu pesan yang diterima Charles dari tenaga kesehatan.
CH
Charles Honoris
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
“Itu sebabnya kita membutuhkan Perpres, karena pengaturan tenaga kesehatan di sektor swasta berada di luar kewenangan Menteri Kesehatan.”
BG
Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan RI
“Sambil menunggu, hal yang bisa lebih cepat dan bisa saya atur sendiri adalah akreditasi.”
BG
Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan RI
JALURLangkah Menuju Kesejahteraan Nakes
01 · Perpres
Payung hukum baru untuk atur kesejahteraan seluruh SDM kesehatan, termasuk sektor swasta
02 · Akreditasi
Instrumen cepat Kemenkes untuk enforcement ke RS & faskes daerah maupun swasta
03 · Hitung Kebutuhan
Pemetaan anggaran & jumlah nakes per jenis faskes, dari puskesmas hingga RS
04 · Banggar September
Pembahasan dikebut agar masuk siklus anggaran 2027
Kenaikan gaji 500 persen terdengar besar di atas kertas, tapi tak cukup mengangkat nakes sejajar dengan profesi lain yang dianggap setara tanggung jawabnya. Pertanyaannya kini, apakah 2027 benar-benar menjadi titik realisasi, atau sekadar janji lain dalam antrean.
INILAHDATA.COM
Sumber: Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis (27/8/2026).
Halaman : 1 2