Presiden Bentuk Koalisi Politik-Militer, Empat Pemberontak Jadi Wakilnya
Inilahdata.com – Situasi di Republik Demokratik Kongo kian panas di tengah perebutan kekuasaan melawan pemerintah. Mantan presiden Joseph Kabila meluncurkan koalisi politik-militer baru untuk memerangi pasukan pemerintah di Kongo timur.
Kabila memimpin Kongo dari 2001 hingga 2019. Aliansi yang ia bentuk dimaksudkan menggantikan AFC-M23, kelompok politik sekaligus pemberontak bersenjata yang berperang melawan pasukan pemerintah dan menguasai sejumlah wilayah di timur negara di Afrika Tengah itu.
Langkah tersebut menandai keterlibatan Kabila yang lebih terbuka dalam konflik bersenjata. Mengutip Reuters, Selasa (13/10/2026), kelompok baru itu bernama Front pour la Refondation de la Nation, atau Front untuk Pembangunan Kembali Bangsa (FRN).
Reuters menulis bahwa empat pemimpin pemberontak akan menjadi wakil pemimpin FRN.
“Pemimpin pemberontak Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Freddy Kaniki, dan Sultani Makenga, akan menjabat sebagai wakil pemimpin,” tulis laman itu.
Pembentukan FRN diumumkan lewat konferensi pers.
“Pembentukan FRN diumumkan oleh penasihat kelompok tersebut, Claude Ibalanky, dalam sebuah konferensi pers,” muat Reuters.
Selama berbulan-bulan, otoritas setempat menuduh Kabila mendukung AFC-M23. Kelompok pemberontak itu menguasai wilayah luas di timur Kongo lewat serangan besar tahun lalu. Namun Kabila sebelumnya membantah terlibat dalam pemberontakan tersebut.
Dalam pidatonya Jumat lalu, Kabila mengkritik pemerintah. Ia menuding adanya korupsi, tata kelola yang buruk, dan kemunduran militer di wilayah timur, termasuk kesepakatan pemerintah soal mineral dengan Amerika Serikat (AS).
Kabila diketahui punya hubungan dengan Nangaa, mantan kepala komisi pemilihan umum yang mengawasi pemungutan suara kontroversial pada 2018. Pemilu itu mengantar Felix Tshisekedi ke kursi presiden dan mengakhiri kepemimpinan Kabila.
Pada 2025, Kabila bepergian ke Goma, kota yang dikuasai pemberontak. Sejumlah mantan sekutunya kemudian mengambil posisi di dalam AFC-M23, dan perkembangan itu memperkuat anggapan adanya hubungan antara Kabila dan kelompok pemberontak tersebut.
Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah pemerintah Barat menuduh Rwanda mendukung M23 dan memegang kendali komando atas kelompok itu. Rwanda membantah mendukung pemberontakan tersebut.
Divonis Hukuman Mati
Keterlibatan Kabila dalam konflik ini terjadi saat ia menghadapi persoalan hukum. Pada September 2025, pengadilan militer menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Kabila secara in absentia, tanpa kehadirannya di persidangan.
Ia dinyatakan bersalah atas pengkhianatan, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terkait dugaan dukungannya kepada pemberontakan AFC-M23 yang disebut didukung Rwanda. Kabila membantah tuduhan itu dan menyebut perkaranya bermotif politik.
Pembentukan FRN berpotensi memperjelas posisi Kabila dalam konflik di timur Kongo. Selama ini ketegangan di kawasan itu diwarnai perebutan wilayah, pertentangan politik, dan tuduhan campur tangan lintas negara. (**)
Halaman : 1 2
