Polri Tetapkan 13 Korporasi Tersangka Karhutla, 23 Perkara Direkomendasikan Cabut Izin
Inilahdata.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan hasil penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo Subianto. Hingga kini, 13 korporasi dan 243 orang berstatus tersangka.
Laporan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Paparan Suyudi disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/10/2026).
Untuk pelaku perorangan, 13 Polda menangani 286 laporan polisi (LP) dengan lahan terbakar 5.856 hektare.
“Ada 13 Polda yang melakukan penegakan hukum. 286 LP, luas yang terbakar adalah 5.856 hektare, jumlah tersangka 243,” kata Suyudi.
Dari 286 LP itu, 32 masih penyelidikan, 9 dihentikan penyelidikannya, 189 lanjut ke penyidikan, dan 56 perkara selesai.
Pada perkara korporasi, 10 Polda bersama Dittipidter Bareskrim Polri menangani 100 LP dengan area terbakar 29.534,99 hektare. Berdasarkan laporan terakhir 20 Oktober pukul 18.00, enam LP dihentikan penyelidikannya dan 94 kasus masuk penyidikan.
Polri merekomendasikan pencabutan izin untuk 23 LP yang sudah di tahap penyidikan. Dari jumlah itu, 11 korporasi sudah menjadi tersangka dan 12 lainnya belum.
Sebanyak 71 LP korporasi lain belum direkomendasikan cabut izin. Dua di antaranya sudah naik tersangka, sedangkan 69 belum. Suyudi menyebut ada 22 korporasi terafiliasi penanaman modal asing (PMA) dalam kelompok tersebut.
Sebelas korporasi tersangka memiliki konsesi seluas 209.933 hektare, dengan area terbakar 11.105,39 hektare. Adapun 12 korporasi yang belum berstatus tersangka memegang konsesi 166.756 hektare, dengan area terbakar sekitar 8.849 hektare.
“Dari 11 korporasi ini, delapan korporasi itu di Kalimantan Barat, Bapak, dua korporasi di wilayah Kalimantan Tengah, satu korporasi di Kalimantan Selatan,” ucap Suyudi. (**)
Halaman : 1 2
