Mau Utang Miliaran, Jakarta Kini Cuma Bisa Manut ke Kemenkeu
Inilahdata.com – Rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah belum mendapat keputusan dari pemerintah pusat. Kementerian Keuangan menyampaikan hal itu setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Selasa (27/10/2026).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, yang ikut dalam pertemuan itu, memberi sinyal bahwa belum ada keputusan khusus soal penerbitan municipal bond untuk Jakarta. Alasannya adalah situasi geopolitik dan kondisi ekonomi makro global, yang bisa memaksa penerbit menawarkan suku bunga tinggi.
“Mengingat kondisi geopolitik dunia serta melihat kondisi ekonomi makro global saat ini, yang dapat menyebabkan tingginya tingkat suku bunga yang harus ditawarkan,” ujar Nufransa, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (28/10/2026).
Karena risiko bunga itu, Kemenkeu disebut sudah menyodorkan sejumlah opsi pembiayaan lain kepada Pemprov DKI. Nufransa belum merinci opsi tersebut. Ia hanya menegaskan tujuannya agar beban biaya Jakarta lebih ringan.
“Kemenkeu menawarkan beberapa alternatif pembiayaan bagi Pemda DKI sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit,” ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Pramono menyatakan Pemprov DKI akan mengikuti apa pun keputusan pemerintah pusat. Ia enggan menguraikan isi pembahasan dengan Suahasil, termasuk nilai obligasi yang direncanakan.
“Pokoknya hal yang berkaitan dengan obligasi kami mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Hal yang berkaitan dengan obligasi, saya menyampaikan kepada Bapak Menteri Keuangan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat,” kata Pramono.
Wacana ini sebenarnya sudah bergulir sejak Agustus 2026. Saat itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Suharini Eliawati menyebut penerbitan akan dilakukan bertahap mulai tahun depan, yakni Rp4,2 triliun pada 2027 dan Rp1,3 triliun sisanya pada 2028. “Di 2027 akan diterbitkan Rp4,2 T, yang Rp1,3 T nanti di 2028,” kata Eli di Balai Kota Jakarta, dikutip dari Detik.
Pada September 2026, Pramono mematok target berbeda, yaitu obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun yang terbit pada Juni 2027. Rilisnya direncanakan bertepatan dengan peringatan lima abad Kota Jakarta. Instrumen ini diproyeksikan menjadi alternatif pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperbaiki layanan publik.
Menurut Pramono, rencana tersebut sudah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD 2027 sebagai salah satu strategi memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.
“Rencana penerbitan obligasi daerah ini telah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2027. Obligasi tersebut akan menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah untuk mendukung berbagai proyek pelayanan publik,” ujarnya saat membuka Capacity Building Penerbitan Obligasi Daerah di Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (8/9/2026).
Obligasi ini direncanakan bertenor maksimal tujuh tahun. Besaran kuponnya akan ditentukan mengikuti kondisi dan dinamika pasar keuangan saat penerbitan, agar pembiayaan tetap efisien dan kompetitif. (**)
Halaman : 1 2
