Lima Pejabat Lapas Sudah Dicopot, Kini Giliran Dirjen Pemasyarakatan
Inilahdata.com – Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, memilih mundur dari jabatannya. Keputusan itu muncul setelah Ombudsman RI menemukan ‘klaster mewah’ di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Menteri Imipas Agus Andrianto sudah menerima surat pengunduran diri tersebut pada Kamis (1/10/2026). Kabar ini disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imipas, Akbar Hadi, lewat keterangan tertulis.
“Hari ini Bapak Menteri Imipas telah menerima surat pengunduran diri Bapak Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan,” kata Akbar.
Pertanggungjawaban Moral
Menurut Akbar, langkah Mashudi itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas peristiwa di Lapas Cibinong.
Ia memastikan pengunduran diri itu tak mengganggu tugas dan fungsi kementerian, terutama di bidang pemasyarakatan. Seluruh layanan dan tugas kedinasan, katanya, berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ucap Akbar.
Selama proses administrasi pengunduran diri berlangsung, kata Akbar, keberlangsungan layanan dan tugas organisasi tetap menjadi prioritas.
Berawal Dari Sidak Ombudsman
Persoalan ini bermula dari sidak Ombudsman di Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Dalam sidak itu, Ombudsman menemukan sebuah klaster yang diduga ditempati ‘napi kelas atas’. Klaster tersebut diduga diperjualbelikan dan dilengkapi fasilitas mewah.
Saat itu Mashudi masih menjabat. Ia menyebut hunian tersebut merupakan rumah dinas, mess petugas, dan lokasi asimilasi.
Meski begitu, ia menekankan penjelasan itu mengacu pada temuan terkini, dan investigasi masih terus berjalan.
Pejabat Dicopot, Bangunan Dirobohkan
Sebagai tindak lanjut atas temuan Ombudsman, Ditjenpas mencopot lima pejabat Lapas, termasuk Kalapas Hani Putranto.
Pada Rabu (30/9/2026), sehari sebelum surat pengunduran dirinya diterima, Mashudi juga merobohkan sejumlah bangunan tak berizin tersebut bersama Komisi XIII. (**)
Halaman : 1 2
