KPK Dorong RUU Perampasan Aset Jerat Pejabat yang Tak Jujur Lapor Kekayaan
Laporan harta yang tidak jujur, kata Johanis Tanak, mestinya ada konsekuensi hukumnya.
Kekayaan sebenarnya melebihi angka yang tercantum dalam LHKPN.
Selisihnya dirampasPenyelenggara negara yang mengabaikan kewajiban LHKPN sama sekali.
Seluruh harta dirampasDua kondisi di atas dimuat langsung dalam undang-undang.
Penyelenggara negara yang menolak perampasan punya jalur untuk menyampaikannya.
Setiap penyelenggara negara diharapkan melapor LHKPN ke KPK dengan benar.
Tanak menilai istilah ini lebih layak dipertahankan karena sudah lazim dipakai dalam UU Tipikor.
Pernyataan ini disampaikan Johanis Tanak kepada wartawan di Jakarta, Minggu. Usulan tersebut ditujukan untuk memperkuat kepatuhan pelaporan kekayaan penyelenggara negara.
“Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar.”
“Kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu.”
Jujur di LHKPN, atau harta berisiko berpindah ke kas negara.
Halaman : 1 2
