Kongres AS Restui Sanksi Besar untuk Rusia, tapi Beri Trump Otoritas Tarif hingga 100%
Inilahdata.com – Kongres Amerika Serikat memberi kado politik kepada Presiden Donald Trump beberapa pekan sebelum pemilihan paruh waktu digelar.
Rancangan undang-undang yang memuat sanksi besar terhadap Rusia resmi disetujui, meski di dalamnya turut terselip kewenangan baru bagi Trump untuk mengenakan tarif secara luas, sesuatu yang oleh sejumlah pengamat dikhawatirkan bisa mengguncang perekonomian.
Dikutip dari CNBC Indonesia yang mengutip CNN, Kamis (17/9/2026), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat memberikan lampu hijau final untuk RUU sanksi Rusia pada Rabu waktu setempat.
RUU itu diberi nama untuk menghormati mendiang Senator Lindsey Graham. Hasil pemungutan suara tercatat 262 berbanding 159, dengan sejumlah anggota Partai Demokrat ikut memberi dukungan, sebuah kejutan tersendiri. Langkah berikutnya, beleid ini tinggal menunggu tanda tangan Trump.
Dukungan datang deras dari kubu Republik. Namun di balik layar, cerita berbeda terjadi: sekitar sepuluh anggota Republik disebut-sebut diam-diam melobi pimpinan partai agar kewenangan tarif baru dalam RUU tersebut dicabut.
Kekhawatiran mereka sederhana, kebijakan ini berpotensi mengerek harga barang tepat menjelang pemilu. Namun upaya itu mentok di tangan Ketua DPR Mike Johnson beserta jajaran pimpinannya yang bergeming.
Poin paling disorot dari RUU ini adalah kewenangan tarif yang bisa mencapai 100 persen terhadap negara-negara pembeli minyak dan gas Rusia, termasuk China dan India. Skala kewenangan sebesar ini yang membuat sejumlah pihak was-was akan dampaknya terhadap ekonomi dunia. Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, nantinya berwenang menentukan besaran tarif final.
Meski begitu, kekhawatiran tak kunjung reda, baik dari Demokrat yang bersuara terbuka maupun Republik yang mengeluh secara tertutup. Sebaliknya, pendukung RUU di kedua partai menilai kewenangan itu dirancang secara terukur dan tidak seluas yang dibayangkan.
RUU ini sendiri punya perjalanan panjang, pertama kali digagas April 2025 lewat negosiasi alot yang digawangi Graham demi mendapat lampu hijau Gedung Putih. Ironisnya, kemunculan publik terakhir Graham, sehari sebelum ia berpulang, adalah di tengah jalanan Kyiv, berdiri di depan tank sambil mengumumkan dukungan Trump terhadap RUU ini.
Bagi banyak politisi Demokrat, pemungutan suara ini menghadirkan dilema tersendiri. Di satu sisi, mereka ingin mendukung sanksi wajib terhadap pejabat tinggi Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, para oligarki, badan usaha milik negara, hingga perusahaan asing yang menopang industri pertahanan Rusia.
Perwakilan senior Maryland, Steny Hoyer, bahkan tampil vokal membela RUU ini kendati berseberangan dengan sikap pimpinan partainya sendiri.
Sehari sebelumnya, dua kader moderat Demokrat pun nekat menyeberang untuk membantu Republik meloloskan RUU ke sidang paripurna, saat suara internal GOP sempat kurang.
Di Senat, RUU serupa sudah lebih dulu disahkan lewat dukungan lintas partai yang solid pada Agustus lalu. Senator Richard Blumenthal, yang menjadi motor utama RUU ini dari kubu Demokrat di Senat, berharap DPR turut menyadari besarnya tanggung jawab yang mereka pikul.
“Ada urgensi di sini. Dalam pertemuan terakhir saya dengan Presiden Zelensky, ia bersikeras agar kita mengesahkan RUU sanksi Rusia,” katanya.
Namun sikap berbeda datang dari Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, yang secara tegas menolak RUU tersebut lantaran keberatan dengan tambahan kewenangan tarif di dalamnya.
“Mengapa di dunia ini Kongres akan memberi presiden ini otoritas tambahan untuk mendatangkan kerugian ekonomi semacam itu pada rakyat Amerika?” ujarnya.
Penolakan senada juga disuarakan tiga tokoh senior Demokrat yang memimpin komite urusan luar negeri dan perdagangan, Gregory Meeks, Richard Neal, dan Don Beyer. Ketiganya menilai RUU ini berpotensi mendatangkan mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya.
“RUU ini akan secara dramatis memperluas otoritas tarif presiden namun gagal mewajibkan sanksi terhadap Rusia, yang keduanya tidak dapat diterima,” tegas mereka.
Kelemahan ini akan menaikkan harga-harga bagi rakyat Amerika sekaligus merusak dukungan untuk Ukraina dalam jangka panjang.
(**)
Halaman : 1 2
