Kemendagri Minta Pemda Sesuaikan Intervensi Harga Pangan, Cabai dan Beras Jadi Sorotan
Inilahdata.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memperkuat pengendalian harga pangan. Intervensi, menurutnya, perlu disesuaikan dengan pergerakan harga komoditas di tiap wilayah.
Tujuannya agar upaya yang sudah berjalan tidak sekadar mengulang kebijakan lama, melainkan benar-benar menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Ia menekankan bahwa langkah pengendalian harus berpijak pada data dan kondisi terkini di lapangan. Daerah diminta mengevaluasi komoditas yang masih menekan inflasi, terutama beras dan cabai.
Rapat kali ini, kata Tomsi, tidak dimaksudkan untuk memulai pembahasan dari awal. Peserta diminta fokus membaca angka-angka terbaru untuk memperkuat upaya yang sudah ada.
“Berkaitan dengan harga beras, kemudian harga cabai, sehingga untuk pertemuan kali ini kita tidak memulai kembali, tetapi kita melihat angka-angkanya untuk kita terus meningkatkan upayanya,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi September 2026 sebesar 0,30 persen secara bulanan (month-to-month). Secara tahunan (year-on-year), inflasi mencapai 3,28 persen, sedangkan secara tahun kalender (year-to-date) sebesar 2,17 persen.
Sejumlah komoditas pangan masih menyumbang inflasi bulanan. Komoditas itu adalah cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, dan ikan segar.
Tekanan harga tersebut berlanjut sampai pekan pertama Oktober 2026. Menurut data BPS, Indeks Perkembangan Harga (IPH) cabai rawit naik di 259 kabupaten/kota. IPH cabai merah meningkat di 292 kabupaten/kota, sedangkan IPH beras naik di 116 kabupaten/kota.
Atas kondisi itu, Tomsi meminta pemda segera merespons dengan memperkuat intervensi sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Pemerintah pusat lewat Kementerian Pertanian sebelumnya sudah menyediakan bibit dan pupuk serta mengembangkan proyek percontohan di sejumlah kabupaten. Menurut Tomsi, dukungan itu harus disusul langkah nyata dari daerah untuk menjaga produksi dan mengendalikan harga.
Ia juga mengingatkan pemda agar memperkuat pengendalian inflasi menjelang akhir tahun. Meski inflasi saat ini relatif terkendali, perubahan harga pangan pada periode tersebut tetap perlu diantisipasi.
Selain pangan, daerah diminta mencermati harga di komponen transportasi, yang menurut data BPS memberi andil 0,58 persen terhadap inflasi.
Tomsi menyebut pengendalian harga sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah. Karena itu, pemda diminta terus menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan harga dan karakter wilayahnya.
“Karena bagian dari tugas utama pemerintah untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat berkaitan dengan harga-harga ini,” tuturnya.
Ia pun menutup arahannya dengan permintaan maaf atas nada bicara yang tegas.
“Oleh sebab itu, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang keras, tegas, begitu. Karena tidak ada jalan kita harus mampu untuk bisa mengendalikan harga-harga pangan dan yang lainnya,” pungkas Tomsi.
Rapat tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Aulia Sofyan, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono, serta sejumlah pejabat terkait. (**)
Halaman : 1 2
