BGN Tegaskan Aktivasi SPPG Ditentukan Sistem, Mitra Tuntut Kemitraan yang Adil

Inilahdata.com – Pimpinan DPR RI menerima audiensi Presidium Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2026).

Mereka membahas kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama soal penghentian atau suspend terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pertemuan berlangsung saat massa menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR.

Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia (AMBGN) sekaligus Panglima Aksi, Syawaludin Aweng, mempersoalkan sekitar 13.000 dapur yang tidak dioperasikan atau dihentikan sementara. Menurut dia, sebagian di antaranya sudah mati suri berbulan-bulan.

“Bayangkan 13.000 x 2 miliar. 13.000 dapur yang hari ini tidak diaktivasi, itu yang dari beberapa bulan lalu tidak aktif, dan mereka hari ini tidak berani pulang,” kata Aweng.

Aweng mengatakan sejumlah investor yang dapurnya dihentikan belum mendapat kepastian. Ada yang bahkan didatangi penagih utang dan ditunggui petugas bank, sebab modal yang mereka pakai berasal dari pinjaman.

Ia menyebut para investor itu telah mengeluarkan miliaran rupiah untuk membangun dapur demi menyukseskan program Presiden.

Ia juga menilai suspend tidak semestinya menyasar peralatan dapur ketika persoalannya ada pada pengelola.

“Jangan karena kelalaian kepala SPPI, kemudian kelalaian ahli gizi dan akuntan yang menyiapkan, menyajikan gizi kepada masyarakat, terjadi keracunan, masa panci kompor yang di-suspend, Pak. Enggak masuk akal,” ujarnya.

Menurut Aweng, rombongan yang datang mewakili mitra dari seluruh Indonesia. Pihaknya sudah mencoba mengadu ke BGN, tetapi belum mendapat jawaban.

Ia meminta kemitraan diperlakukan secara adil, setara, dan bertanggung jawab, serta agar daerah MBG 3T tidak hanya difokuskan di Papua. “Jadi, proses kemitraan itu yang kami tuntut secara adil, setara, dan bertanggung jawab,” katanya.

Dugaan Teror terhadap Investor

Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan sebagian investor dihentikan dapurnya karena menyuarakan hak sebagai warga negara. Ia juga mengungkapkan adanya teror yang dialami para investor.

Menurutnya, Kepala BGN Sudaryono pernah berjanji menerbitkan surat keterangan terkait teror itu, tetapi surat tersebut belum juga ada.

“Ada 70 orang yang sudah kena teror. Saat itu Sudaryono menyampaikan akan memberikan surat keterangan dan itu sudah kami sampaikan ke beliau. Sudah disanggupi, hingga detik ini surat keterangan yang dimaksud tidak ada,” kata Herwil.

Herwil berharap DPR memfasilitasi pertemuan antara para investor dan BGN, termasuk Sudaryono, agar hak dan kewajiban mitra menjadi jelas.

Ia turut mempersoalkan insentif yang disebut sebagai keuntungan, padahal menurutnya uang itu dipakai membayar sewa.

DPR Janjikan Pertemuan Senin

Para investor yang disebut juga kader sejumlah partai itu ditemui Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

Sempat terjadi perdebatan karena mereka meminta Sudaryono dihadirkan hari itu juga. Cucun dan Saan memberi pengertian, dan pertemuan dijadwalkan Senin (5/10/2026).

Saan memastikan Sudaryono akan datang ke DPR untuk memberi penjelasan.

“Senin kita akan pastikan hadir. Kalau enggak nanti masalahnya berlarut-larut. Kita jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Semakin cepat selesai semakin baik,” ujarnya kepada wartawan.

Saan menyebut tuntutan utama Presidium Mitra BGN Indonesia adalah moratorium atau penghentian SPPG di wilayah 3T.

Ia berharap persoalan ini cepat selesai. Jam pertemuan akan ditentukan kemudian.

BGN: Aktivasi Ditentukan Sistem

Hingga kini BGN, termasuk Sudaryono, belum menjawab upaya konfirmasi Tirto. Pada hari yang sama, Biro Hukum dan Humas BGN merilis keterangan pers berjudul “BGN Tegaskan Aktivasi SPPG Ditentukan Sistem dan Database”.

BGN menyatakan penentuan dan aktivasi SPPG berpedoman pada sistem dan database lembaga itu. Tidak ada kewenangan yang diberikan kepada asosiasi maupun individu untuk mengurus atau menjanjikan aktivasi atas nama BGN.

Penegasan ini muncul bersamaan dengan rencana aktivasi 480 SPPG di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia mulai 2 Oktober 2026. Rinciannya, 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.

Sudaryono menjelaskan, BGN sendiri yang akan menghubungi mitra, menempatkan kepala SPPG, dan mengaktifkan virtual account (VA), dengan memprioritaskan dapur yang sudah siap beroperasi.

“Tidak ada pihak mana pun yang kami otorisasi untuk membantu kami, menghubungi siapa pun, atau menjadi calonya BGN untuk mengaktivasi dapur-dapur ini. Dapur-dapur ini dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya, menempatkan kepala SPPG, dan mengaktifkan VA-nya,” tulisnya.

Ia menambahkan, urutan dapur yang dibuka lebih dulu atau belakangan ditentukan sistem dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas wilayah, bukan pihak luar.

Sudaryono juga mengingatkan mitra agar waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan pimpinan BGN dan melakukan tindakan merugikan, termasuk pungutan. (**)

Halaman : 1 2