Bareskrim-PDRM Sepakat Percepat Deportasi Buron Narkoba Lintas Negara
Inilahdata.com – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) Polis Diraja Malaysia (PDRM) menyepakati skema kerja sama baru untuk mempercepat deportasi para pelaku kejahatan narkotika yang kabur ke negeri jiran.
Kesepakatan ini diteken dalam pertemuan bilateral ke-14 kedua institusi yang digelar di Malaysia pada 2-4 September 2026.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis seputar penanganan kejahatan narkotika lintas negara.
“Kedua belah pihak telah membahas berbagai isu strategis terkait penanganan kejahatan narkotika lintas negara dan upaya peningkatan kerja sama bilateral,” kata Eko dalam keterangan tertulis, Senin (7/9).
Salah satu poin utama kesepakatan itu adalah percepatan penindakan terhadap buronan atau Daftar Pencarian Orang (DPO) yang selama ini bersembunyi di wilayah Malaysia.
Menurut Eko, alih-alih menempuh jalur ekstradisi yang cenderung panjang dan berbelit secara birokrasi, kedua pihak akan mengambil opsi pemulangan paksa lewat mekanisme pencabutan paspor oleh pihak Imigrasi.
“Sehingga status WN Indonesia tersebut menjadi illegal stay. Dengan status ilegal, proses deportasi atau pemulangan paksa ke Indonesia akan jauh lebih mudah dan cepat dilakukan,” jelasnya.
Eko menambahkan, penindakan terhadap peredaran gelap narkotika internasional akan lebih difokuskan pada upaya meruntuhkan jaringan level atas, bukan sekadar menjerat kurir di lapangan.
Untuk itu, Bareskrim mendorong penguatan kerja sama intelijen antarkedua negara guna melacak pergerakan aktor intelektual di balik sindikat narkotika yang selama ini kerap lolos dari jerat hukum.
Ia menekankan pentingnya peningkatan pertukaran informasi intelijen terkait identitas dan pergerakan para bandar besar atau mastermind sindikat narkotika internasional yang hingga kini masih sulit tersentuh hukum.
Dengan kerja sama intelijen yang lebih kuat, kata Eko, penindakan diharapkan bisa menyasar langsung ke aktor intelektual, bukan hanya kurir lapangan yang biasa tertangkap.
Selain soal buronan asal Indonesia, kesepakatan ini juga mengatur percepatan penanganan hukum terhadap Warga Negara Malaysia yang tersangkut kasus di Indonesia.
Kedua institusi bersepakat menggunakan mekanisme koordinasi langsung secara police to police, tanpa melalui jalur diplomatik yang lebih lama.
“Koordinasi terkait WN Malaysia yang bermasalah hukum di Indonesia dilaksanakan melalui jalur resmi Police to Police antara JSJN PDRM dengan Bareskrim Polri karena lebih cepat dan efektif,” ujar Eko.
Selain penguatan koordinasi hukum, kedua pihak juga sepakat memperketat pengawasan bersama di titik-titik rawan perlintasan narkotika, khususnya di jalur Selat Malaka serta kawasan perbatasan Kalimantan dengan Sabah dan Sarawak. (**)
Halaman : 1 2
