Kredit Foto: Kompas.com
15 Agu 2026 - 17:29 | 67 Views | 0 Suka
RUU Pemilu Dibahas Pekan Depan, Naskah Akademik Saja Belum Ada
Legislasi Nasional · RUU Pemilu
Senayan, Jakarta · Jumat, 14–15 Agustus 2026
Menuju Pembahasan Terbatas 18/8
Menuju Pembahasan Terbatas 18/8
28 DIM tersusun · Tenggat Pansel Oktober 2026
Setelah tertunda sejak evaluasi Pemilu 2024, DPR akhirnya membuka pembahasan terbatas RUU Pemilu pekan depan — berpacu dengan tenggat pembentukan Pansel KPU yang tinggal menghitung minggu.
01Jejak Waktu Menuju Pembahasan
Nov–Des 2024
Evaluasi Pemilu & Pilkada 2024
Komisi II bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri memulai kajian awal.
Jan–Apr 2026
Rangkaian RDPU
Dengar pendapat umum bersama akademisi, mantan komisioner, dan pegiat pemilu.
Mei–Jul 2026
28 DIM disusun Komisi II
Daftar Inventarisasi Masalah dirampungkan, diserahkan ke seluruh fraksi.
22 Jul–13 Ags 2026
Masa reses DPR
Agenda safari ke partai nonparlemen tertunda karena padatnya jadwal.
18 Agustus 2026
Rapim & Bamus — pembahasan terbatas dimulai
Seluruh fraksi sepakat memulai proses awal sebelum Pansel KPU terbentuk.
“
Karena itu, sebelum terbentuknya Pansel KPU, kami akan melakukan proses-proses awal dari pembentukan RUU Pemilu.
— Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, 15/8
02Peta Fraksi: Siapa di Dalam, Siapa di Luar
8 Fraksi DPRKoalisi vs Nonkoalisi
7 Fraksi Koalisi
PDIP
Golkar · Gerindra · NasDem · PKB · PKS · Demokrat · PAN
PDI Perjuangan — fraksi terbesar, nonkoalisi
03Isu Krusial yang Diperdebatkan
Isu 01Format sistem pemilu legislatif — tetap terbuka, kembali tertutup, atau campuran
Isu 02Besaran baru ambang batas parlemen pasca-putusan MK
Isu 03Mekanisme pengganti presidential threshold yang dihapus MK
Isu 04Jumlah kursi per daerah pemilihan (dapil)
Isu 05Metode konversi suara sah menjadi kursi DPR
Isu 06Pemisahan pemilu lokal & nasional sesuai Putusan MK 135/2024
04Putusan MK yang Menanti Ditindaklanjuti
Jan 2025
Presidential threshold dihapus
Pasal 222 UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
Putusan 116/2023
Ambang batas parlemen 4% wajib direkonstruksi
Berlaku untuk 2024, tetapi harus diubah sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.
Putusan 135/2024
Pemilu lokal & nasional dipisah
Mendorong desain baru penjadwalan pemilu serentak.
05Bayang-Bayang Kegagalan 2024
Ags 2024
Draf RUU gagal disahkan, tak penuhi kuorum paripurna
MK 60 & 70
Jadi acuan darurat pendaftaran calon kepala daerah 2024
~7 pekan
Sisa waktu DPR sebelum Pansel KPU terbentuk Oktober
“
Pembenahan pemilu harus diarahkan untuk memperkuat demokrasi dan mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga demokrasi.
— Khozin, Anggota Komisi II DPR, RDPU 3/6
Pembahasan yang baru memasuki tahap terbatas ini masih panjang perjalanannya — mencakup penyusunan naskah akademik final, harmonisasi sepuluh isu krusial, hingga uji tanding dengan lima syarat yang digariskan MK, sebelum bisa disahkan menjadi undang-undang menjelang Pemilu 2029.
Sumber: Katadata.co.id, Antara, Tempo.co, CNN Indonesia, Tribunnews, Kompas.com & Mahkamah Konstitusi RI — diolah dari keterangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan rangkaian pemberitaan pembahasan RUU Pemilu, Agustus 2026.
Halaman : 1 2
Bagikan