Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Mohammad Jumhur Hidayat. Kredit Foto: IDNTimes.com
10 Agu 2026 - 23:54 | 83 Views | 0 Suka
Ultimatum Berlalu, Menteri LH Jumhur Hidayat: Daerah yang Tak Serius Kelola Sampah Bakal Kena Sanksi
Desk Lingkungan & Tata Kelola Sampah
Jakarta Utara · 10 Agustus 2026
TPA & Open Dumping
TPA & Open Dumping
Progres Peninggalan Open Dumping — Akhir 2025
0%
TPA Naik Kelas
dari 485 TPA nasional
Baru 30 persen dari 485 TPA se-Indonesia berhasil meninggalkan open dumping — jauh dari tenggat penuh yang seharusnya tercapai 1 Agustus 2026.
Tenggat Terlewati, Sanksi Menanti
0
Total TPA di Indonesia
±146
TPA Sudah Naik Kelas
2008
UU Pengelolaan Sampah
Kementerian Lingkungan Hidup memberi kelonggaran waktu bertahap bagi daerah yang kesulitan, tetapi tetap mensyaratkan effort nyata dari pemerintah daerah agar terhindar dari sanksi administratif.
Tiga Tingkatan Pengelolaan TPA
Open Dumping
Masih Terjadi
Sampah dibuang terbuka tanpa pemadatan atau penutupan tanah — mudah memicu longsor, kebakaran, dan pencemaran.
Controlled Landfill
Standar Minimum
Sampah dipadatkan dan ditutup tanah secara berkala untuk menekan bau dan pencemaran.
Sanitary Landfill
Standar Penuh
Dilengkapi sistem pengelolaan lindi dan gas metana secara menyeluruh.
Lini Masa Kebijakan
Sekitar Dua Dekade Lalu
Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengharamkan praktik open dumping, namun implementasinya di lapangan berjalan lambat.
Sebelum 1 Agustus 2026
Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya, Hanif Faisol Nurofiq, memberi ultimatum agar seluruh TPA menghentikan open dumping paling lambat 1 Agustus 2026.
10 Agustus 2026
Menteri Jumhur Hidayat mengakui belum semua daerah sanggup, tapi menegaskan sanksi administratif tetap berlaku bagi yang tak menunjukkan kemajuan.
Risiko TPA Open Dumping
Longsor Sampah
Tumpukan tanpa pemadatan rawan ambruk.
Kebakaran
Gas metana dari sampah terbuka mudah tersulut.
Pencemaran Lingkungan
Air lindi meresap ke tanah dan sumber air warga.
Penyebaran Penyakit
Kawasan sekitar TPA jadi tidak layak huni.
Ada (yang kesulitan), jadi bertahap. Yang penting effort-nya. Sanksinya itu tadi, administratif.
1
Pemerintah mengakui belum semua daerah sanggup hentikan open dumping, tapi tetap mensyaratkan effort nyata agar tak kena sanksi administratif.
2
Baru 30 persen dari 485 TPA yang naik kelas hingga akhir 2025 — jauh dari tenggat 1 Agustus 2026 yang dicanangkan menteri sebelumnya.
3
TPA yang bertahan di open dumping rawan longsor, kebakaran, pencemaran, dan penyakit, membuat kawasan sekitarnya tak layak huni.
Sumber
Sumber: Keterangan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di Jakarta Utara, Senin (10/8/2026); data Kementerian Lingkungan Hidup per akhir 2025.
Halaman : 1 2
Bagikan